Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., yang memimpin launching peluncuran bus pada Selasa (3/10) kemarin mengatakan, bus ini menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan di Negeri Tapal Batas, Keerom.
Bupati Jayawijaya, Jhon Ricard Banua, SE, MSi menyatakan, pelantikan kepala sekolah (Kepsek) yang belum definitif harus ada laporan klarifikasi dari dinas Pendidikan terlebih dahulu sebagai dasar informasi untuk mengambil kebijakan pelantikan tersebut agar tidak menimbulkan masalah dikalangan sekolah.
Kegiatan In House Training ( IHT ) lanjutan bagi tenaga –tenaga pendidik PAUD yang berada di wilayah pelayanan SPNF SKB dimulai pelaksanaanya pada Senin,(2/10 ) sampai dengan Kamis,(5/10) di aula SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura, Abdul Majid menjelaskan, belakangan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura dalam upaya untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah telah melakukan berbagai persiapan sejak tahun ajaran baru.
Tahun ini Pemerintah Kota Jayapura resmi mengirim 6 orang mahasiswa, 3 untuk calon teknisi penerbangan dan 3 lainnya untuk calon pilot. Sebelumnya disebutkan ada lima orang yang akan dibiayai oleh Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan untuk mengenyam pendidikan di sekolah kedirgantaraan itu.
Keberangkatan Dinas P dan K Provinsi Papua tengah dibagi dalam dua kloter yakni keberangkatan study banding Kloter pertama dari 10-15 September 2023 sebanyak 21 orang dan kloter kedua 20-25 September 2023 sebanyak 13 orang.
Dijelaskan, kehadiran guru kontrak dapat menutupi kekurangan tenaga pengajar di wilayah Kabupaten Jayapura. Dimana saat ini di Kabupaten Jayapura kekurangan setidaknya 514 guru tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kepala Dinas Pendidikan Jayawijaya, Natalis Mumpu, AMd. Sos mengatakan, sebagian tanah lokasi fasilitas pendidikan di Jayawijaya disediakan oleh masyarakat atau orang-orang tua terdahulu, terutama lokasi pembangunan SD yang ada di luar kota, oleh karena itu pihanya bakal melakukan penataan Aset yang menjadi milik sekolah.
PERNYATAAN Hana yang juga seorang Fasilitator Ibu Penggerak bukan tanpa alasan. Ia adalah bagian dari sedemikian banyak orang tua yang sebelumnya kerap merasa khawatir tentang situasi dan kondisi sekolah yang masih rentan terjadi kekerasan.
“Sebelumnya kita tidak bisa bicara karena SMK ini belum resmi berdiri, meskipun sudah melaksanakan KBM, kalau skarang bisa karena secara hukum SMK ini sudah sah atau resmi berdasarkan SK Kementerian, Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan,”ucapnya di Biak, Sabtu,(22/9).
