Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr Frans Pekei rupanya mengikuti persoalan sosial ini dan meminta Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan bisa membangun komunikasi yang aktif dengan pihak RS Jiwa maupun pihak keluarga untuk dilakukan penanganan bersama.
"Kalau mau buat kegiatan atau menyampaikan aspirasi saya pikir harus tetap sesuai aturan. Jangan dari kegiatan yang dilakukan justru menimbulkan gesekan dan komplain dari warga karena merasa tidak nyaman dan dirugikan. Saya tidak mau seperti itu, " beber Pekei saat ditemui di Pantai Holtekamp, Sabtu (18/11).
Di Kota Jayapura untuk tata orang asli Papua yang sudah terdata secara baik baru orang asli Papua Port numbay. Menurutnya berdasarkan data yang ada di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Jayapura data orang Papua portnombai sampai saat ini lebih dari 14.000 orang.
Pj Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, meskipun aturan baru tersebut diberlakukan dan potensi penerimaan juga berkurang, namun Pemkot Jayapura tetap menargetkan besaran PAD di 2024 senilai Rp 260 miliar.
"Sentuhan pembangunan selama 20 tahun otonomi khusus yang lalu, kelemahannya keberpihakan dan pemberdayaan orang Papua, dalam berbagai bidang. Salah satu kelemahan selama 20 tahun yang lalu karena tidak memiliki database tentang orang asli Papua yang sesungguhnya," kata Frans Pekey, Rabu (15/11).
"Untuk strategi Pendapatan asli daerah kedepannya itu sudah dimulai secara bertahap dengan menggunakan aplikasi atau sistem pembayaran non tunai," kata Robby Kepas Awi, saat menjawab pertanyaan Cendrawasih Pos, di kantor Pemkot Jayapura, Rabu 15/11 kemarin.
"Tahun 2024 Pemerintah Kota Jayapura akan membangun kerjasama dengan BPS, membangun sistem informasi database orang asli Papua di kota Jayapura. Tentu dengan gambaran awal, menggunakan data-data Regsosek yang sudah ada di Bappenas," kata Frans Pekey, Rabu (15/11).
Ketua Harian Dekranasda Kota Jayapura Robert Awi dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Selasa, mengatakan pihaknya mencatat hingga kini jumlah IKM di Kota Jayapura sebanyak 3.100 kelompok sementara UMKM mencapai 31 ribu.
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Sosial saat ini terus melakukan validasi data untuk memastikan jumlah warga kota Jayapura yang masuk dalam kategori miskin. Diman warga yagn masuk kategori miskin ini diupayakan untuk dibantu pemerintah melalui beberapa program yang belakangan ini diluncurkan.
"Arahan presiden untuk kita semua penjabat supaya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Kita semua adalah PNS atau ASN, baik penjabat gubernur, bupati maupun walikota. Penekanan beliau adalah netralitas dalam pemilu dan juga Pilkada.”ungkapnya.
