"Setelah itu, mereka mengunjungi beberapa UMKM sekaligus melihat pengembangan UMKM di Kota Jayapura. Mereka difasilitaai oleh organisasi dibawah PBB dari Australia untuk ibu ibu dari PNG yang berasal dari 12 provinsi," kata Frans Pekey.
Karena Pemkot Jayapura juga saat ini sedang mengalami kekurangan anggaran. Apalagi dana Otsus untuk membiayai pendidikan di Kota Jayapura itu, justru belum cukup untuk menanggung beban beasiswa papua dari port Numbai itu.
"Hari ini adalah kegiatan tindak lanjut dari evaluasi, audit kasus stunting untuk Kota Jayapura. Mengenai kasus yang kita dapat di Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan Ardipura dan Argapura, itu tentang capim ibu hamil, ibu menyusui dan balita," ungkap Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kota Jayapura, Aisah Bustaman, Rabu (20/12).
"Batas waktu untuk verifikasi dan validasi ulang di setiap OPD itu sampai pada tanggal 28 Desember, itu sudah ada edaranya," jelas Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., Senin (18/12).
Direktur Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang mengatakan, kartu Papua Cash ini untuk memfasilitasi kebutuhan dari Pemkot Jayapura dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama salah satunya melalui penerimaan retribusi parkir.
 ASN Pemkot Jayapura batal mengundurkan diri dari profesinya sebagai ASN dan secara otomatis yang bersangkutan mundur dari pencalegan 2024. Di mana yang bersangkutan sebelumnya mengajukan pengunduran diri demi maju sebagai Calon Legislatif yang akan bertarung pada 2024.
Tentunya Pemkot Jayapura mulai memutar otak agar bisa menutupi kekurangan tersebut bahkan bisa melampaui pendapatan tahunan sesuai dengan target dari waktu ke waktu.
  Untuk itu dia meminta tokoh agama dalam hal ini para pendeta dan juga tokoh masyarakat supaya bisa memberikan informasi luas kepada jemaat-jemaat di gereja agar bisa mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.
  "Ya kita kembalikan dulu ke OPD, pimpinan OPD yang tahu. Kalau itu terbukti bisa dibatalkan dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi itu semua data berawal dari OPD, karena honorer bekerja atau tidak itu dari OPD dan unit kerja sampai Puskesmas , sekolah, kelurahan, distrik. Yang tahu persis tentang siapa yang bekerja, dan yang tidak bekerja adalah pimpinannya, dan juga teman-temannya di situ," ujarnya.
  Dia mengatakan, satu suara dapat menentukan arah pembangunan bangsa ini selama lima tahun kedepan. "Satu suara menentukan pembangunan bangsa," singkatnya.
