Untuk menjamin kerja Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) Kota Jayapura, KPU telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Papua. Menurut Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama, kerjasama tersebut dibangun untuk menjamin kerja KPPS di Kota Jayapura.
 Pelantikan KPPS itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama, turut dihadiri KPU Provinsi Papua Steve Dumbon, Bawaslu Kota Jayapura serta Forkopimda.
  Namun 14 Februari tahun ini sedikit berbeda, dimana secara serentak di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak untuk, memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta legislative. Karena itu, bagi yang berusia 17 tahun atau mempunyai hak pilih, wajib untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilu ini.
  Komisioner KPU Jayawijaya Alpius Asso mengaku pihaknya sudah melantik 7.238 anggota KPPS yang akan bertugas di 1.034 TPS dari 40 distrik yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Namun sebelum mereka bertugas di lapangan mereka harus mengikuti bimbingan teknis untuk menjelaskan bagaimana tugas dan tanggungjawab mereka.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, dari sisi norma, Presiden memang diperbolehkan melakukan kampanye. Sehingga apa yang disampaikan Presiden Jokowi sesuai dengan norma di UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "UU-nya memang menyatakan begitu," kata Hasyim di Hotel Merlynn Park Hotel, kemarin (25/1).
Untuk pelantikan petugas KPPS di Kabupaten Jayapura dilakukan di Istora Papua Bangkit di Sentani dan yang melantik Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di 139 kampung dan 5 Kelurahan di Kabupaten Jayapura.
"Kami pastinya kerahkan semua anggota  melakukan pengawalan untuk Pemilukada di Kabupaten Jayapura. Personel yang kita turunkan untuk melakukan pengamanan di TPS sebanyak 577 personel. Setiap TPS ada yang 1 personel ada juga yang 2 personel, tergantung dari banyaknya DPTnya dan personel lainnya juga ada yang menjaga Kantor Panwaslu, KPU Kabupaten Jayapura, Gudang Logistik dan tetap dilakukan sweeping serta patroli yang diintensifkan,"ungkap Kapolres AKBP Fredrickus Maclarimboen, Kamis (25/1) kemarin.
Wakil Bupati Wahfir Kosasih mengatakan, Kabupaten Keerom dengan segala keunikannya yang ada sehingga masyarakat semua memproklamirkan bahwa Keerom sebagai miniaturnya Indonesia karena berbagai suku,agama dan ras, terdapat di dalam satu bingkai yaitu Keerom. Sehingga dia meminta jelang pesta demokrasi, Kabupaten Keerom tetap aman dan damai.
Soal larangan membawa HP ke dalam bilik suara tersebut terungkap dalam simulasi pungut hitung yang digelar KPU Merauke di halaman Kantor KPU Kabupaten Merauke, Rabu (24/01/2024).
  Namun yang jelas, dari penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU sudah membuat rambu-rambu dan jawal kampanye, agar tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat. Koordinator Penyelenggara Pemilu KPU Kota Jayapura Semeuel Repasi menyampaikan kampanye pemilu kali ini dilakukan melalui metode rapat umum pemilu 2024. Hal itu berdasarkan keputusan KPU RI No.78 Tahun 2024 dan Keputusa KPU Provinsi Papua No. 20 tahun 2024.
