Kampanye partai politik di seluruh Dapil itu dilakukan guna menyampaikan visi, misi, program dan kegiatan partai politik serta memperkenalkan para calon anggota DPRD Kabupaten Supiori kepada masyarakat agar mendapat simpati dan dukungan masyarakat Kabupaten Supiori.
Terkait Hukum dan HAM di Papua, masing masing Capres memang membicarakan terkait persoalan HAM dan Politik di Papua. Hanya saja menurut praktisi hukum itu, hal yang tidak disampaikan oleh para Capres terkait upaya pemberantasan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua.
Kalaupun ada partai politik Caleg yang memasang di tempat yang dilarang, sudah dicopot, seperi di depan Lanud Silas Papare, Sentani, karena di sana adalah masih wilayah milter sehingga tidak diperbolehkan.
Ramses mengingat masyarakat harus semakin cerdas dan paham terkait kinerja dewan. Dewan adalah wakil rakyat yang harus mendengar aspirasi rakyat dan bisa menegur pemerintah.
"Setelah pertemuan ini (Sabtu red) akan ditindaklanjuti dalam pertemuan dalam waktu dekat ini, sambil menunggu dari masing masing partai mengusulkan nama nama yang masuk dalam struktur tim pemenangan," katanya.
Pemasangan papan nama dihadiri Ketua Partai Gerindra Kabupaten Yalimo Dr. Nahor Nekwek, SPD.MM, para pengurus partai, para Calek Partai Gerindra tahun 2024 dari 5 Distrik se- Kabupaten Yalimo serta tamu undangan lainnya. Acara pemasangan papan nama dan baliho diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Yanes Yare.
“Saya berterimakasih kepada seluruh pengurus Partai Demokrat di berbagai tingkatan atas semua dukungan termasuk kepada ketua umum Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) yang memberikan kepercayaan kepada kami melaksanakan tugas dan agenda partai sebagai pelaksana tugas,” kata Yunus via telepon, Rabu (15/11).
"Pinda-pindah partai itu hal biasa terjadi di DPR, itukan tergantung kepribadian seseorang, dan tidak bermasalah selama partai yang dipilihnya itu lolos verfikasi, maka yang bersangkutan tetap jadi anggota DPRD," terang Harhan, Senin (13/11).
“Jadi secara tidak langsung itu sedang kita terapkan. Selama ini ada pemetaan lewat wilayah adat dan disitulah proses (politik identitas) itu masuk,” kata Kenius dalam acara safari Pemilu yang digelar Polda Papua di Hotel Sunny Abepura, Sabtu (11/11).
Dia menengarai itulah akibat dari praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki dan politik atas dasar nurani. Karena itu, menjelang Pemilu 2024, dia meminta kader dan rakyat untuk mengawal dengan nurani dan sepenuh hati demi menghasilkan pemimpin terbaik. Juga, memastikan pemilu berjalan demokratis.
