Menanggapi hal itu Plh Ketua DPD Demokrat Provinsi Papua Willem Wandik, menyampaikan sebagai anggota partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, maka pihaknya akan memperkuat infrastruktur politik di Papua.
Diungkapkan, 11 partai politik yang melakukan penandatanganan NPHD diantaranya Partai Golkar, Partai PDIP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai PKS, Partai Perindo, Partai PPP, Partai Hanura, Partai Berkarya dan Partai Garuda. Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kesbangpol, Elci Meho, dan jajaran.
"Ini kan proses demokrasi, saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain. Ya, kita baik-baik saja ya kan. Kan kita satu bangsa, satu negara," kata Prabowo di Jakarta, Senin (30/10).
Hal itu Prabowo sampaikan dalam sambutannya ketika menghadiri acara Partai Garuda bertajuk ‘Deklarasi Penerus Negeri – Pemuda Untuk Indonesia Maju’ di Djakarta Theater XXI, Sabtu (28/10).
 "Kita memang mengharapkan setiap dapil 1 kursi, tapi kalau dapat 2 kursi di setiap dapil, berarti Tuhan sayang Golkar," kata Yakob kepada awak media di Jayapura, Kamis (26/10), kemarin
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (29/10).
Selain Khofifah, Ganjar berharap kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Meski RK adalah kader Golkar, Ganjar tetap berharap RK bisa ikut membantunya. Menurut Ganjar, komunikasi dengan RK berlangsung baik. Namun, dia sadar, untuk mengajak nama-nama tersebut bergabung, perlu kerelaan hati dan kesamaan batin. Meski demikian, dia meyakini Khofifah maupun RK adalah figur yang cocok untuk bergabung dengannya.
"Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus silakan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," jelasnya.
Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Muhamad Suryawijaya memastikan itu. Dia tahu betul jika Jokowi tidak pernah menghembuskan isu tiga periode kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Soal perpanjangan jabatan, Puan menegaskan bahwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah meminta untuk masa jabatannya diperpanjang menjadi tiga periode.
