Tak tanggung-tanggung, Partai Golkar berhasil meraih 6 kursi di DPRD Kabupaten Keerom. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara KPU, Partai berlambang pohon beringin itu menjadi yang teratas dengan total raihan 10 ribu lebih suara mengungguli sejumlah partai politik peserta Pemilu lainnya.
Komisioner KPU Jayawijaya Devisi Parmas dan SDM Alpius Asso, S.IP menyatakan 6 hal yang perlu diktahui masyarakat di Jayawijaya yang pertama KPU Jayawijaya, belum melakukan pleno pergantian dan penetapan antar waktu anggota PPD pada beberapa distrik sesuai Aspirasi masyarakat (Partai Politik).
  Pencabutan laporan di Bawaslu tersebut, jelas Albeth Muyak, karena perolehan suara PAN di Distrik Haju yang dihilangkan saat pleno di tingkat KPU Mappi telah dikembalikan oleh KPU Mappi. Menurutnya, laporan ke Bawaslu tersebut dilakukan sehari sebelum pleno tingkat provinsi Papua Selatan.Â
Dalam aksi demo tersebut coordinator lapangan Simson Asso Meminta untuk KPU Kabupaten Jayawijaya, dan Bawaslu memberikan penjelasan terkait perbedaan hasil perolehan suara tingkat distrik tidak sama dengan hasil suara yang di bacakan oleh PPD.
PKS mengingatkan bahwa penting untuk mencari pemimpin yang betul – betul paham isu akar rumput dan memiliki komitmen teguh untuk mendorong perubahan. Itu seperti yang dicita – citakan PKS selama ini dimana pemimpin hadir dan mendengarkan kemudian mewujudkan apa yang menjadi mimpi masyarakatnya.
Turut hadir serta seluruh Caleg PAN mulai DPR RI, DPR Papua dan DPRD Kota Jayapura. Rustan Saru menyampaikan kampanye tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi, bahwa PAN merupakan partai yang selalu memperhatikan nasib rakyat. Untuk itu melalui kontestasi politik ini, diharapkan masyarakat dapat memilih Caleg Caleg PAN untuk menyalurkan aspirasi mereka ke Pemerintah Pusat.
Kapolres Jayawijaya melalui Kabag Ops Kompol Komarul Huda , SH menyatakan untuk pengamanan kampaye politik dalam rangka Pemilu ini sebenarnya sudah pihaknya siapkan, hanya saja dari parpol kurang aktif memberikan informasi pada Polres Jayawijaya lewat sat Intelkam, barulah disampaikan kepada bagian Operasional.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zacharias Rumbewas mengungkapkan, Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jayapura itu dijadikan sebagai objek sengketa ada dua partai terlambat melaporkan LADK sehingga SK ini menjadikan sebagai dasar untuk diajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Sebelum penyerahan SK itu ada berita acara yang dikeluarkan oleh KPU.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE,MM menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan DPC Partai Demkokrat Kabupaten Jayawijaya dan juga mengundang Ketua DPRD Jayawijaya namun tidak datang, sehingga pihaknya akan tetap melakukan Proses PAW bagi Ketua dan lima anggota DPRD Jayawijaya yang telah berpindah partai.
Kurang dari 25 hari lagi, tepatnya pada 14 Februari 2024 mendatang, pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan berlangsung. Khususnya di Kota Jayapura sampai pertengahan Januari 2024 ini tampaknya belum begitu nampak adanya kampanye, khususnya kampanye terbatas dari masing-masing calon  legislatig (Caleg)
