Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Yudianto di Jayapura mengatakan, ada sepuluh kesepakatan bersama yakni pertama peraturan Gubernur nomor 32 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagai arah bagi PPID.
Kamis kemarin, calon peserta mendatangi kantor BPSDM yang berlokasi di Kotaraja Dalam untuk melakukan persiapan registrasi dan pemberkasan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MRP Timotius Murib didampingi oleh Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait beserta staff, Staff Khusus MRP Onias Wenda dan Andi Andreas Goo, Joram Wambrauw, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Saat menerima delegasi pimpinan MRP, Suharso didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani.
Kepala Bappeda Papua Yohanes Walilo menyampaikan, terkait dengan aspek kebijakan terjadinya perubahan Otsus di Undang Undang Otsus. Sebagaimana, berbicara Otsus lebih berbicara tentang masyarakat.
Di wilayah tugas Kodam XVII/Cenderawasih, gangguan yang paling sering berasal dari kelompok separatis teroris (KST). Mereka tidak jarang menyasar aparat TNI dan Polri serta masyarakat sipil hingga menimbulkan korban jiwa. Atas kondisi itu, Teguh mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memiliki prosedur tetap atau protap.
"Setiap dokter dan tenaga kesehatan pasti akan selalu melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Tindakan kekerasan pada tenaga Kesehatan tentunya akan mengganggu pelayanan pada masyarakat," kata Ketua Umum PB-IDI M. Adib Khumaidi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa sore.
Namun sayangnya pembukaan Musrenbangsus yang digelar di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (19/4) kemarin, hampir 90 persen tak diikuti para kepala daerah dalam hal ini bupati dan wali kota.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kominfo menggelar Rapat Koordinasi (RAKOR) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua di Aula Kantor Dinas Kominfo, Selasa (19/4).
