Dengan pelantikan tersebut, Ny Yulce berharap Ibu Ketua beserta pengurus PKK Yalimo menerima amanat ini dengan rasa syukur, wujudkan rasa syukur tersebut melalui kinerja yang baik dan tanggung jawab yang tinggi hingga akhir masa jabatan nanti.
Satu hal mudah yang bisa dilakukan adalah membuat narasi-narasi miring di media sosial dan berakhir dengan berproses hukum. Melihat kecenderungan tersebut akhrinya KI Papua menggelar webinar dengan mengangkat tema Keterbukaan Informasi Publik : Solusi Masalah Papua.
Humas Angkasa Pura 1 Bandar Udara Sentani, Surya Eka mengatakan, puncak kepadatan arus mudik Lebaran dalam hal ini keberangkatan dari Bandara Sentani diprediksi akan terjadi pada H- 4 atau Kamis (28/4) hari ini.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo, SE.,M.Si kepada para pimpinan OPD dan kepala distrik di lingkungan Pemkab Tolikara saat acara penyerahan DPA tahun 2022, di aula Kantor Bupati Tolikara di Karubaga, Senin (25/4).
Ketua Harian Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Papua Alwi Tianlean mengungkapkan bahwa khusus untuk PHBI tahun ini tidak akan menyelenggarakan salat Id di Pelataran parkiran Kantor Gubernur Dok II.
“CPNS itu dia boleh melaksanakan dinas dengan SK CP hanya 2 tahun, selanjutnya dalam kurun waktu 2 tahun itu dia harus mengikuti pelatihan dasar untuk diangkat sebagai PNS,” ucapnya.
Binmatkum adalah nama program Penerangan dan penyuluhan hukum yang meliputi seluruh kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum yang diselenggarakan Kejaksaan RI dalam rangka membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Bupati Usman G. Wanimbo pada kesempatan itu mengatakan, setiap CPNS yang sebelumnya merupakan tenaga honorer hendaknya memiliki perubahan karakter dan semangat kerja.
Siaran televisi digital merupakan penyiaran dengan menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi untuk menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih dan canggih teknologinya bagi masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, sebanyak 355 mahasiswa penerima beasiswa yang tengah menempuh pendidikan di universitas yang tersebar di lima negara yakni Jepang, Kanada, Selandia Baru, Australi dan Amerika Serikat terhambat pembayaran beasiswanya lantaran dana otonomi khusus (Otsus) yang tak kunjung dicairkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua.
