Kepala Biro PBJ Setda Papua Debora D Salosa di Jayapura, Selasa (24/5), mengatakan proses penyusunan tersebut kini dalam tahap seleksi pengumpulan data-data.
Mantan Wali Kota Jayapura yang juga seorang birokrat dan diplomat ini menegaskan bahwa pemekaran DOB di Papua ini harus dilakukan. Mengingat Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten/kota. Jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Papua diakuinya terlalu banyak.
Dokumen LHP atas LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2021 ini diserahkan kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Arjuna Sakir, SE., MM., Ak.,CA, CSFA., kepada ketua DPRD Mamberamo Tengah, Hengki Dani Yikwa dan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, SH., M.Si., di aula kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Senin (23/5).
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Musthofa Kamal saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Kejadian pembakaran rumah warga itu di dua lokasi, membuat sekira 100 orang yang terdiri dari perempuan dan anak-anak mengungsi di Mako TNI-Polri di Kabupaten Dogiyai.
Untuk itu kata Derek, dalam rangka mengatasi masalah masalah proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di papua. Pemerintah daerah di Provinsi Papua melaksaakan pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kompotensi bagi para pemangku jabatan pimpinan tinggi Pratama dan para pemangku jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.
 "Dalam rapat hari ini ada dua agenda yang disampaikan, oleh kami pimpinan kepada anggota pokja diantaranya terkait dengan advokasi yang dilakukan majelis rakyat Papua selama di Jakarta,"kata Timotius Murib kepada awak media, di Kantor MRP, Jumat (20/5).
Dikatakan, pembentukan DOB Papua dinilai akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga bisa menjadi solusi percepatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
 Melalui rilisnya yang diterima Cenderawasih Pos, Sabtu (21/5), Koalisi menilai pertemuan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada 20 Mei 2022 justru menyiratkan partisipasi yang jauh dari bermakna, bahkan cenderung manipulatif.Â
Legislator asal Papua ini menyebutkan, Surpres tersebut diberikan ke DPR pasca disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna, Selasa (12/4) lalu. Adanya Surpres tersebut, Presiden RI menugaskan kementerian/lembaga terkait sebagai perwakilan pemerintah untuk membahas bersama dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR yang ditugaskan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
