Selain menebar teror, Kelenak Murib juga melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa baik dari kubu TPNPB-OPM maupun dari TNI-Polri serta warga sipil. Hal ini membuat berang Bupati Puncak, Willem Wandik, SE., M.Si.
Artinya selain membawa isu yang bertentangan dengan kesatuan Negara Republik Indonesia, kelompok ini juga tidak mendapat pengakuan negara. Jika tetap diberi ruang maka aparat kepolisianlah yang patut dipertanyakan karena memberi ruang bagi kelompok yang mengusung upaya pemisahan diri.
Kepala Disperindagkop, UKM dan Tenaga Kerja Papua Omah Laduani Ladamay menyampaikan, dengan tidak adanya pembatasan maka dengan sendirinya perekomian akan kembali seperti semula.
"Inflasi terjadi di Timika dan Jayapura yang masing-masing sebesar 0,59 persen dan 0,96 persen, sedangkan deflasi terjadi di Merauke sebesar 0,02 persen," terang Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina.
Tapi, dengan waktu yang mepet, mungkin harus ada tim yang berkonsultasi dengan pemerintah daerah sehingga penempatan titik lokasi tentunya dengan persyaratan dan ketentuan yang ada sehingga titik nol untuk penempatan pemerintahan berupa kantor gubernur, kantor DPRD dan kantor OPD bisa terakomodir dalam satu luasan tertentu. Itu harus dirancang.
"Sangat berkesan banget karena sudah sejak lama saya ingin datang ke Papua, tapi tida pernah terwujud, namun berkat pak Mathius (Kapolda) akhirnya saya bisa injak tanah Papua", tutur Erwin Gutawa. saat memberikan jumpa pers di Hotel Suni Lake, Abepura, selasa, (31/5).
Dalam deklarasi kemarin, LMA Provinsi Papua juga merekomendasikan pembentukan DOB lima kabupaten percontohan di Lapago yaitu Kabupaten Trikora, Baliem Center, Okika, Bogoga dan Yahukimo Timur.
Tentunya kata dia secara prinsip pihaknya akan melihat materi yang selama ini dilaksanakan selama dua kali aksi tersebut dilakukan, dimana pihaknya memastikan itu tidak sesuai dengan aturan atau konstitusi.
Dari pengalaman itulah polisi menyatakan tak ada lagi aksi long march. Selain itu, jika dilakukan jalan kaki dari Abepura menuju Jayapura maka akan ada banyak warga yang dirugikan.
“Untuk di Papua sendiri perlu duduk bersama dengan pihak terkait untuk mengatur seperti bagaimana kelonggaran-kelonggaran itu,” kata Suzana saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (31/5).
