PUPR

Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Irwanto Halitopo ST, MT mengatakan, mengoptimalkan saluran air dilakukan karena selama ini masyarakat yang tinggal dalam kota wamena Kabupaten Jayawijaya selalu mengelu akibat dari dampaknya banjir pada waktu hujan, sehingga ditangani langsung oleh Dinas PUPR Provinsi Papua.

  Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura,  Nofdy J Rampi mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan penyiapan dan pelaksanaan penebangan serta pemangkasan pohon yang ada di sekitar Jalan Utama di Kota Jayapura. 

Tanah yang kini dipakai pemerintah untuk mendirikan kantor Distrik Kuala Kencana yang berlokasi di Jalan Cenderawasih SP3, Mimika, Papua Tengah ternyata sudah dua kali dibayar namun belum ada sertifikat pelepasan tanah. 

   Dia menjelaskan, tahun ini, paket pekerjaan di seluruh dinas yang ada di pemerintah kota Jayapura ada  15 paket. Di mana nilainya yang mengikuti proses lelang atau tender itu di atas Rp 1 Miliar.

Triwarno mengatakan, memang kondisi jalan masuk Pasar Lama Sentani harus diperbaiki dan ditata supaya lebih rapi dan tertib lagi, karena kondisi saat ini semrawut akibat ada pedagang yang berjualan di atas trotoar atau drainase , membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga  mengakibatkan drainase tersumbat dan air mengalir ke jalan.

    Dikatakan, pengendalian jangka pendek yang harus dilakukan adalah pengerukan saluran air dari hulu pembuangan Konya, sampai ke perumahan Organda.  Selain itu, pihak Kemenkes juga harus segera menyediakan pompa air, untuk mengantisipasi hujan ekstrem. Minimal satu pompa yang digunakan itu harus mempunyai kapasitas satu kubik perdetik. Sehingga ketika hujan turun, proses surutnya cepat.

   Dikatakan,  penanganan jalan melalui mekanisme inpres tersebut  usulannya dari Pemkot  Jayapura.  Tetapi  ditangani oleh Balai Jalan,  seperti Jalan Patin dan  Jalan Swakarsa di Koya Timur, Jalan Baring-baring di Koya Barat, Jalan Rambutan.

   Meski begitu, dirinya belum memastikan berapa kilometer panjang ruas jalan di dalam pasar itu yang akan dikerjai, termasuk item pekerjaan lainnya.  Kata lain mengenai anggaran juga belum disebutkan untuk membiayai pekerjaan ruas jalan tersebut.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan  Pertanahan Kabupaten Merauke Johan Makaba Rantetampang, ST, ditemui media, ini mengungkapkan bahwa bantuan yang dijanjikan  Presiden tersebut terkendala dengan masalah tanah kepemilikan yang  sudah harus bersertifikat.

‘’Tapi, untuk DAK umum, kita tidak dapatkan termasuk untuk tahun anggaran 2024 mendatang karena kita belum punya Perda Kawasan Kumuh.Itu salah satu persyaratan untuk mendapatkan DAK,’’ kata Johan Makaba Rantetampang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/12/2023).