Menurutnya, semua aspirasi yang disampaikan kepada DPR Papua, termasuk yang di Lingkaran Abepura, sudah direkap dan diteruskan kepada pemerintah pusat oleh tim DPRP.
Dukungan pembentukan Provinsi Papua tersebut disampaikan dalam reses anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun, SH., MH., dalam menjaring aspirasi masyarakat di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Selasa (10/5).
Ia diamankan beserta enam orang lainnya dan langsung digelandang masuk ke Mako Polresta Jayapura Kota. Enam orang lainnya diamankan di dua lokasi berbeda dan satu di antaranya adalah wanita.
  Dari pantauan Cenderawasih Pos di wilayah lingkaran Abepura dan sekitarnya aktivitas masyarakat dan pelaku usaha sempat tidak berjalan optimal, karena tidak ada yang berani keluar dan tempat usaha ada yang tutup. Ada juga yang masih buka, namun pintu tidak dibuka semua pengunjung yang berbelanja juga sepi karena kendaraan yang parkir tidak ada.
  Ketua MRP Thimotius Murib mengatakan sebagai lembaga khusus di Provinsi Papua, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka pihaknya akan menyurati langsung soal data 82% tersebut agar di pertangungjawabkan.
"Kalau mau tolak Otsus itu dari awal, jangan sekarang. Uangnya kamu pakai tapi aturanya kamu tolak, dana untuk pemekaran daerah otonomi baru nanti habis juga," ujarnya kepada sejumlah wartawan di Sentani, Senin (9/5).
Kepada wartawan di Merauke, Elisa Kambu menegaskan bahwa usulan pemekaran Provinsi Papua Selatan bukan secara tiba-tiba disampaikan namun sudah cukup lama sekira 20 tahun yang dimulai tahun 2002 lalu.Â
Kabag Ops Polresta Jayapura Kota, Kompol L. Guruh Prawira Negara menyampaikan bahwa ada 1.181 personel yang terdiri dari Polri dan TNI yang akan disiapkan.
Meski demikian hingga pukul 11.20 WIT aparat keamanan masih berjaga-jaga di sejumlah titik. Mobil-mobil Polantas termasuk kendaraan truk untuk memobilisasi personel polisi terlihat disiagakan.
