Hingga kini keuangan pemerintah Provinsi Papua masih berkutat dengan anggaran yang bermasalah. DPR Papua juga ikut merasakan ini dan menganggap bahwa tidak bisa jika pemerintah Provinsi Papua menyelesaikan sendiri mengingat kebijakan diputus dari pemerintah pusat.
Legislator asal Papua ini menyampaikan bahwa masyarakat Papua wajib ikut serta dalam proses pengawasan dana Otsus sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat di Papua.
Sejumlah orang tua siswa dari pelajar program Otonomi Khusus (Otsus) mendatangi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, Senin (20/2). Kedatangan para orang tua tersebut untuk mempertanyakan keterlambatan pembayaran beasiswa sebanyak 3800 anak yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.
Alhasil provinsi induk, Papua kelimpungan untuk menjawabb beban anggaran yang ditanggung. Terkait ini pemerintah provinsi baik eksekutif maupun legislative mengagendakan akan langsung menemui presiden untuk menjelaskan persoalan dasar yang diyakini bisa menjadi masalah jika tak disikapi.
‘’Untuk APBD kita tahun 2023, sementara ini dalam evaluasi oleh Kemendagri. ’Karena di Kemendagri itu antri. Kita berharap secepatnya kita mendapat giliran,’’ kata Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, kepada wartawan menjawab pertanyaan media ini, Kamis (9/2).Â
Majelis Rakyat Papua menilai pernyataan Bambang Soesatyo ketua MPR RI terkait wacana penunjukan Gubernur dan wakil Gubernur oleh Pemerintah Pusat akan mencederai semangat Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah kekhususan di Indonesia.
Badan Kepegawaian Daerah Papua menyebut, sekitar 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah mengajukan pindah tugas ke Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut, khusus guru guru SMA/SMK kebijakan pemerintah pusat tahun 2023 dan seterusnya sudah harus dialihkan ke kabupaten/kota masing masing.
Rancangan Peraturan Gubernur Papua Selatan terkait pembentukan Panitia Pemilihan (Panpil) Majelis Rakyat Papua Selatan telah disetujui oleh Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Pemprov Papua Selatan, Senin (30/1).
Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Ir.Apolo Safanpo, ST, MT, mengungkapkan bahwa, pihaknya telah melakukan inventalisir mana jalan nasional yang akan menjadi kewenangan pemerintah pusat, mana jalan provinsi yang akan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua Selatan
