Wakapolda juga mengatakan terkait dengan Serpras, sudah ada penekanan dari Kapolda Papua agar tidak mengambil resiko dari proses pergeseran pasukan maupun pencoblosan nanti.
Dalam kunker tersebut Kapolres Jayawijaya Heri Wibowo, SIK didampingi Kabag Ops Kompol Komarul Huda, SH, Kasat Reskrim AKP Ibnu Rudihartono, Strk, SIKÂ dan Kasat Intelkam AKP Djibrail Jamitaga, mengunjungi Kantor KPU dan Gudang Logistik KPU Kabupaten Jayawijaya dimana logistik Pemilu disimpan untuk memastikan keamanan dan kesiapan dalam pelaksanaan Pemilu bulan depan.
 "Bawaslu Kota Jayapura, berharap agar dalam pendistribusian logistik pemilu mengutamakan daerah yang jauh seperti di Distrik Muara Tami dan distrik yang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) banyak salah satunya Abepura," Kata ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir di Jayapura, Kamis (25/1).
  Menanggapi hal itu Ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon menyampaikan, semua kabupaten kota akan mengcover Jamsos KPPS. Hanya saja beberapa kabupaten masih melakukan negosiasi dengan pemerintah daerahnya masing-masing.
  Diapun mengatakan belum diketahui jumlah keseluruhan surat suara yang rusak, sebab masih dalam proses penyortiran. "Datanya belum dapat dipastikan, karena masih proses penyortiran," ujarnya.
Pasalnya, usai dilaksanakan pencoblosan Pemilu Legislatif 2024 pada tanggal 14 Februari, maka tahapan pelaksanaan Pemilukada serentak juga akan dilaksanakan, khususnya di Kabupaten Jayapura. Untuk itu tentunya semua tahapan harus benar-benar dipersiapkan dengan baik.
Untuk menjamin kerja Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) Kota Jayapura, KPU telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Papua. Menurut Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama, kerjasama tersebut dibangun untuk menjamin kerja KPPS di Kota Jayapura.
 Pelantikan KPPS itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama, turut dihadiri KPU Provinsi Papua Steve Dumbon, Bawaslu Kota Jayapura serta Forkopimda.
  Komisioner KPU Jayawijaya Alpius Asso mengaku pihaknya sudah melantik 7.238 anggota KPPS yang akan bertugas di 1.034 TPS dari 40 distrik yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Namun sebelum mereka bertugas di lapangan mereka harus mengikuti bimbingan teknis untuk menjelaskan bagaimana tugas dan tanggungjawab mereka.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, dari sisi norma, Presiden memang diperbolehkan melakukan kampanye. Sehingga apa yang disampaikan Presiden Jokowi sesuai dengan norma di UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "UU-nya memang menyatakan begitu," kata Hasyim di Hotel Merlynn Park Hotel, kemarin (25/1).
