"Pendistribusian logistik Pemilu ke distrik-distrik Se Kabupaten Jayapura dan diterima PPD memang semua sudah ada jadwalnya. Untuk distrik yang aksesnya susah dijangkau dan butuh tenaga ekstra, sedangkan untuk distrik yang aksesnya mudah dijangkau dua hari sebelum pencoblosan semua logistik Pemilu untuk pencoblosan sudah didistribusikan,"ungkapnya, Jumat (2/2) kemarin.
 Pemilu tentunya tidak hanya soal kesiapan penyelengara pemilu, tapi juga partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tanpa adanya intervensi pihak manapun. Berkaitan dengan hak politik masyarakat, khususnya di Kota Jayapura, ternyata tidak semua warga yang tinggal Kota Jayapura terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
 Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura Robby Awi, mengatakan keputusan untuk melarang sementara peredaran minuman beralkohol berdasarkan hasil rapat antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu setempat.
Simulasi Pemilu yang digelar di Lapangan Cigombong kemarin, terlihat banyak dihadiri masyarakat setempat, mulai pemilih pemula hingga lansia. Dalam simulasi tersebut KPU mengundang 15 orang, sebagai percontohan. Dari jumlah yang ada melibatkan pemilih pemula hingga lansia.
  Secara simbolis, atribut perlengkapan dinas itu diserahkan oleh Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, Rabu (31/1). Robby Kepas Awi mengatakan, atribut perlengkapan akan digunakan oleh seluruh anggota Linmas dipakai pada saat pelaksanaan Pengamanan pemilu mulai dari pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan kepala daerah.
etua KPU Kota Jayapura, Oktovianus Injama menyampaikan bahwa pihaknya mendapat laporan jika saat ini sudah cukup banyak warga dari Negara tetangga PNG yang mulai berkeliaran di Kampung Moso, Distrik Muara Tami.
Tingginya biaya pendistribusian logistik itu disebabkan berbagai faktor, di antaranya lokasi TPS yang harus menggunakan berbagai sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki, jelas Steve Dumbon kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.
 Mathius menjelaskan dari laporan yang diterima, untuk wilayah Papua terdapat lokasi yang sulit dijangkau akibat cuaca tidak bersahabat. Salah satunya ialah di Kabupaten Mamberamo Raya di mana jika air sungai meluap, maka harus berjalan kaki selama dua hingga tiga hari.
  Pasalnya dari 21 nama yang sudah diverifikasi sesuai aturan, ternyata dilakukan pergantian sepihak dan hanya 3 orang yang diakomodir. Ia khawatir dari perubahan ini justru menimbulkan polemik saat pencoblosan nanti.
