Kedatangan KPK ini tentu bukan yang pertama melainkan sudah beberapa kali dan kata Danny ada hal positif yang bisa diperoleh dimana bisa mewarning seluruh pengguna anggaran agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana. S
KPK pada 11 Juni 2025 mengungkapkan bahwa kasus yang berkaitan dengan dugaan suap dana penunjang operasional, serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala dan wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua tahun 2
Selama tiga hari menjalankan rangkaian kegiatan termasuk sesi tanya jawab dengan masyarakat, kampung Kayo Pulau bagi Abisai Rollo memiliki suasana berbeda dengan kampung-kampung lain yang memberikan kritikan kepada apara
Menyikapi hal ini, Abisai Rollo menegaskan siap menindaklanjuti aspirasi warga termasuk kalau ada laporan yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran. "Kalau ada laporan pasti kita perhatikan, tetapi harus dilengkapi d
Menurut Abisai Rollo, Turkam di 6 Kampung sebelumnya, kinerja KPK jadi sorotan masyarakat yang disampaikan lewat aspirasi kepada Walikota dan Tim Asistensi. "Sejauh ini KPK Kayo Pulau cukup baik, saya berharap ini dipert
Sementara itu, Budi mengatakan bahwa penyidik KPK menduga uang dalam 19 koper tersebut dicairkan melalui mekanisme pencairan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Tentu ada mekanismenya dalam pencairan APBD. Bi
Walaupun demikian, Setyo mengatakan bahwa informasi tersebut belum dapat diungkap kepada publik. Ketika ditanya jurnalis mengenai lokasi jet pribadi berada pada salah satu negara di Asia Tenggara, Setyo tetap enggan memb
"Program ini merupakan wujud perhatian pemerintah khususnya Wali Kota, Abisai Rollo juga merupakan Ondoafi, terhadap masyarakat adat di kota ini," ujar Otniel Merauje saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai pembukaan Tur
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutannya mengatakan Pembangunan di Tanah Papua diharapkan dapat membangun sesuatu yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti sekolah, tempat ibadah dan sebagainya.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa dukungan Presiden Prabowo menjadi dorongan kuat bagi DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan regulasi tersebut.
