"Kita akan bedah materi LKPJ TA 2023 yang telah kami terima nanti dengan tim ahli dewan. Selanjutnya kita akan cek turun ke lapangan dengan masing- masing Komisi DPRD Kabupaten Jayapura, apakah materi LKPJ TA 2023 yang kita terima sama tidak di lapangan dengan apa yang sudah dikatakan Pj Bupati Jayapura dalam pidato rapat paripurna tersebut,"ungkapnya, Rabu (24/4) kemarin.
Ini lantaran selama ini pihak imigrasi mencurigai ada pihak yang memang dengan sengaja membuat dokumen palsu untuk kepentingan warga yang keluar masuk ke PNG. Saat itu juga keberadaan ML langsung dikonfirmasi kepada lima warga PNG yang telah lebih dulu diamankan dan  ada pengakuan mendapatkan kartu dari ML.
Adanya arus balik pasca libur lebaran dan pendaftaran penerimaan calon (Casis) Bintara Polri membuat warga yang mengurus Adminduk dengan melakukan legalisir KK dan lainnya mengalami peningkatan.
Dimana menurut perkiraan, untuk arus balik berjumlah 7.000-an penumpang sementara dari dua kapal yang sandar yakni KM Sinabung dan KM Gunung Dempo baru 2.000-an lebih penumpang yang sudah turun di Pelabuhan Jayapura.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan, Populasi survey ini adalah seluruh warga Negara Indonesia di Kabupaten Jayapura yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, yaitu mereka yang telah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang telah menikah ketika survei dilakukan.
  Awalnya adanya laporan terkait kendaraan yang membeli BBM solar bersubsidi berulang kali di beberapa SPBU di Kota Jayapura dengan menggunakan plat nomor dan STNK berbeda-beda.
Hal tersebut disampaikan, Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Jayapura, Kusnadi bahwa di tahun 2024, pengiriman paket dan surat pada momen hari raya alami penurunan.
 Usai, acara halal bihalal, 100 peserta kenaikan sabuk hijau ke sabuk putih ini, melakukan pemanasan dan berlari menuju lapangan Kodam, tepat pelaksanaan ujian. Para peserta ujian kenaikan sabuk putih ini merupakan gabungan dari berasal dari sejumlah ranting yang ada, baik wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura maupun Kabupaten Keerom.
"Kita punya asumsi dana Otsus yang ditransfer ke distrik tidak hanya digunakan untuk distrik saja, tapi bisa digunakan untuk membantu pengembangan Sumber Daya Alam di kampung, seperti potensi yang ada di kampung bisa dibuatkan Bumkam, supaya hasil SDA di kampung bisa dikelola dengan baik,"ucapnya.
Diakuinya, untuk daerah 3T khususnya wilayah pegunungan dengan mempertimbangkan biaya transportasi yang akan dikeluarkan oleh warga, maka penyaluran BLT Sembako akan disatukan dengan PKH (Program Keluarga Harapan). Sehingga nantinya masyarakat tidak perlu bolak, balik untuk mengambil BLT tersebut, cukup satu kali saja.