“Jika pelayanan dokter spesialis dan sub spesialis sampai terhenti (mogok), maka masyarakat/warga Kota Jayapura dan sekitarnya dan warga Papua pada umumnya yang akan menerima dampak langsung,” ucapnya.
Hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan para dokter terhadap Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, yang sampai saat ini belum juga merespon aspirasi mereka terkait dengan tuntutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kantor Gubernur.
Selain itu penanaman 700 pohon lainnya dilaksanakan di Polsek jajaran Polres Jayapura dan serentak di seluruh Indonesia yang merupakan rangkaian HUT RI ke 78 melalui bakti sosial Polri Lestarikan Negeri, Penghijauan Sejak Dini dan juga bertepatan dengan pertemuan Kepala Kepolisian ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua, Nimbrot Rumaropen menyebut, penerima program P3TGAI tersebar di empat daerah di Provinsi Papua dan Papua Tengah yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Nabire.
LULUS dari pendidikan bintara remaja SPN Batua Makassar tahun 1994, Frets Lamahan muda tak pernah membayangkan jika dirinya bersama rekan-rekanya ditempatkan di Papua yang saat itu dikenal dengan nama Irian Jaya.
Empat kantor yang mengalami kebakaran yakni Kantor KPU Kabupaten Jayapura, Kantor Arsip, Kantor Perpustakaan dan Kantor Radio Kenambay Umbay yang berada di paling belakang Komplek perkantoran Gunung Merah Sentani.
Untuk tiga kantor yang mengalami kebakaran yakni Kantor KPU Kabupaten Jayapura, Kantor Arsip dan Perpustakaan dan Kantor Radio Kenambay Umbay yang berada di paling belakang Kompleks perkantoran Gunung Merah Sentani.
Hal itu disampaikan Plh. Gubenur Papua, Ridwan Rumasukun melalui Asisten II Bidang Perkonomian dan KESRA Suzana D. Wanggai, S.Pd, MsocSc. Sebagaimana dukungan diberikan kepada pelaksanaan Swayamvara Tripitaka Gatha (STG) ke - 11 di Jawa Tengah.
Warga yang sedang asyik bekerja yang dipimpin langsung ketua RW 11 Ridwan Zajuli, awalnya tidak mengetahui kalau mobil Mitsubishi Pajero warna hitam yang melintas di jalan poros Koya Timur, merupakan mobil dinas Penjabat Wali Kota Jayapura.
"Itu belum, kemarin waktu rakor itu belum disampaikan batas akhirnya bulan November, karena persoalannya merupakan persoalan nasional. Sehingga ada kemungkinan kebijakan-kebijakan lain yang akan dibuat untuk menyelesaikan karena dampaknya luas," kata Frans Pekey, Kamis (10/8).
