“Bagi Komnas HAM, Pemilu harus dijadikan sebagai sebuah pesta HAM, karena disitulah individu bisa menyalurkan hak politiknya sebagai hak asasi yang mendasar,” kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (15/11) kemarin.
“Satu bulan lebih kami tidak lagi menjalin komunikasi dengan Mitra maupun kurir tentang keberadaan pilot yang disandera. Namun sebelum hilang komunikasi, kami mendapatkan informasi bahwa Pilot sedang bersama Egianus dan kelompoknya serta diperlakukan secara baik,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Minggu (11/11).
Para tokoh itu, yang berkumpul di Jakarta, Kamis, menilai proses dialog dan penjajakan untuk berdamai itu perlu dilanjutkan kembali, yang dalam prosesnya perlu ada penengah yang terpercaya dan netral.
Sebagaimana diketahui, dua peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Peristiwa penyerangan penambang di Kali I Distrik Seradala yang menewaskan 13 orang, dan penganiayaan secara keji terhadap dua perempuan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
"Pandangan kami sebagai orang awam melihat sakit yang dialami Lukas Enembe yang semakin memburuk, klien kami ini akan menghembuskan nafas terakhirnya, kecuali terjadi mukjizat," kata Koordinator TPHLE, Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH, sebagaimana rilis yang dikirim kepada Cenderawasih Pos, Jumat (27/10).
“Jadi pihak Egianus menghubungi kami dan meminta penjelasan siapa saja pelaku yang sudah ditangkap. Mereka menolak disebut sebagai pelaku sebab memang tidak ada perintah untuk itu,” kata Frits di ruang kerjanya, Kamis (19/10). Apalagi jika melihat aksi – aksi yang dilakukan selama ini, KKB tak pernah menyembunyikan korban – korban yang sudah dieksekusi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken, S.Sos, mengatakan, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut sangat penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak cipta dari seseorang.
Rencananya adalah IPWP akan menggunakan salah satu ruang pertemuan di gedung parlemen Inggris dan nama – nama di atas telah mengajukan surat ke Ketua House Of Mommon (DPR) Parlemen Inggris untuk minta izin menggunakan salah satu ruangan.
“Mungkin Wapres mengangap masalah Papua hanya bisa selesaikan oleh tokoh gereja 15 orang dan beberapa pegiat ham, sehingga beberapa orang saja yang diundang. Padahal, perdamaian membutuhkan kesepakatan korban pelanggaran HAM, pihak yang bertikai dalam hal ini TNI-Polri dan TPNPB,” bebernya.
“Apa yang disampaikan ke Wapres dalam pertemuan itu adalah hal yang tidak urgent, hari ini dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua. Bukan sekedar meminta pengadilan HAM, sebab Pengadilan HAM itu mau dimana saja terserah. Karena UU tentang pengadilan HAM itu ada di 4 wilayah,” tegas Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (12/10).
