Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura menilai peluang kerja di Kabupaten Jayapura sebenarnya cukup tersedia, namun masih kurang diminati oleh para pencari kerja, khususnya lulusan SMA dan SMK. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura, Djoni Naa, mengungkapkan masih banyak oknum perusahaan di Kota Jayapura yang diduga belum memenuhi kewajiban terhadap para pekerja, khususnya terkait pembayaran gaji maupun Tunjangan Hari
Belasan karyawan PT Agung Papa Perkasa (APP) yang bekerja di Hotel CitiHub, Jalan Baru Abepura, Kota Jayapura, menuntut pembayaran hak-hak mereka yang hingga kini belum dipenuhi perusahaan. Para pekerja mengaku selama lima bulan terakhir t
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke Keliopas Ndiken mengungkapkan, jumlah badan usaha di Merauke saat ini mencapai 925 badan usaha dan yang dilibatkan dalam job fair sebanyak 16 badan usaha.
Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota, Abisai Rollo yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Evert Nicolas Merauje, dan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura bekerja sama dengan Di
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Djoni Naa, mengungkapkan bahwa kondisi ini menjadi indikator positif bahwa perusahaan-perusahaan di Kota Jayapura telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berl
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan hak-hak pekerja benar-benar terlindungi. Apalagi, ketentuan pembayaran THR sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang, mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada rilis peraturan dari enam kementerian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidan
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Papua, Jimmy A.Y. Thesia, mengatakan imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh perusahaan yang berdomisili di Papua. “Kami mengimbau seluruh perusahaan di Provinsi Papua untuk memperhatikan
Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua, Fransiska H. Rerey mengatakan, posko pengaduan biasanya dibuka tujuh hari sebelum Lebaran dan tetap bero
