Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura menilai peluang kerja di Kabupaten Jayapura sebenarnya cukup tersedia, namun masih kurang diminati oleh para pencari kerja, khususnya lulusan SMA dan SMK. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura, Djoni Naa, mengungkapkan masih banyak oknum perusahaan di Kota Jayapura yang diduga belum memenuhi kewajiban terhadap para pekerja, khususnya terkait pembayaran gaji maupun Tunjangan Hari
Belasan karyawan PT Agung Papa Perkasa (APP) yang bekerja di Hotel CitiHub, Jalan Baru Abepura, Kota Jayapura, menuntut pembayaran hak-hak mereka yang hingga kini belum dipenuhi perusahaan. Para pekerja mengaku selama lima bulan terakhir t
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke Keliopas Ndiken mengungkapkan, jumlah badan usaha di Merauke saat ini mencapai 925 badan usaha dan yang dilibatkan dalam job fair sebanyak 16 badan usaha.
Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota, Abisai Rollo yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Evert Nicolas Merauje, dan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura bekerja sama dengan Di
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Djoni Naa, mengungkapkan bahwa kondisi ini menjadi indikator positif bahwa perusahaan-perusahaan di Kota Jayapura telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berl
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan hak-hak pekerja benar-benar terlindungi. Apalagi, ketentuan pembayaran THR sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang, mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada rilis peraturan dari enam kementerian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidan
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Papua, Jimmy A.Y. Thesia, mengatakan imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh perusahaan yang berdomisili di Papua. “Kami mengimbau seluruh perusahaan di Provinsi Papua untuk memperhatikan
Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua, Fransiska H. Rerey mengatakan, posko pengaduan biasanya dibuka tujuh hari sebelum Lebaran dan tetap bero
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Djoni Naa, menjelaskan bahwa sesuai informasi dalam flyer, tahapan wawancara telah selesai dilaksanakan pada hari yang sama. “Hari ini wawancara sudah selesai. Semua peserta yang
Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua, Fransiska H. Rerey mengatakan setiap tahun jumlah pencari kerja baru bertambah seiring dengan kelulus
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Idris Taba di Sentani, Sabtu, mengatakan pelatihan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai kampung di daerah ini, yang selama ini mengandalkan aktivitas
Penyerahan peralatan produksi kerajinan dilakukan oleh Asisten I Setda Kabupaten Biak Numfor, Samuel Rumaikeuw, SH kepada masing-masing perwakilan kelompok usaha. Adapun paket peralatan produksi yang diserahkan itu diant
“Pemerintah Kota Jayapura menyadari betul bahwa salah satu kunci kemajuan adalah peningkatan kualitas SDM dan penurunan angka pengangguran,” ujar Asisten III membacakan sambutan Wali Kota.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Rory Coni Huwae, menjelaskan pelatihan ini akan berlangsung selama 20 hari dengan kombinasi antara teori dan praktik langsung di bengkel mitra industri.
Menurut Huwae, jika perusahaan tersebut tidak membayar hak dari para karyawan, maka Dinas Tenaga Kerja akan mengeluarkan surat anjuran untuk dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Selatan Lambert Patruan, ST ditemui media ini mengungkapkan, dari target 50 perusahaan yang akan meramaikan job fair yang perta
Minimnya lapangan kerja atau lowongan kerja (Loker) saat ini tidak sebanding dengan jumlah Pencaker. "Kondisi ini merupakan salah satu PR besar bagi pemerintah daerah dan semua pihak yang ada, karena jumlah lapangan kerj
Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut, pihaknya akan melaksanakan beberapa pelatihan, yang akan dibiayai dengan dana otonomi khusus.
"Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,5 miliar, dari dana Otsus dan akan difokuskan
Lamberth Patruan menjelaskan, jumlah perusahaan yang akan hadir dalam Job Fair ini sudah terdaftar diatas 50 perusahaan. Tidak hanya perusahaan lokal tapi juga perusahaan multi nasional seperti PT Korindo Group, PT BIA d
Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Disnaker Kabupaten Jayapura, Erni Kallem menjelaskan, ribuan para pencari kerja ini merupakan lulusan universitas yang ada di Provinsi Papua, maupun lulusan SMA/SMK yang ada di Kabu
‘’Di 3 bulan pertama di tahun 2025 ini sebanyak 652 orang yang mengurus kartu kuning kepada kami di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke,’’ kata Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Kerja Bidang Penempatan Ker
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura, Rori Cony Huwae menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada dampak dari hal tersebut. "Efisiensi anggaran ini sebenarnya bukan di Kota Jayapura saja dan ini di semua
Berbagai jenis makanan kedaluarsa ini milik dari Super Market Yudha Wamena, dimana dengan kesadaran sendiri melakukan sortir terhadap makanan dan minuman yang masa berlakukan telah habis untuk dipisahkan dan kemudian melakukan pemusnahan agar makanan dan minuman tersebut tak lagi digunakan oleh oleh masyarakat.
Menurut Edy, penurunan kasus kecelakaan dikarenakan perusahaan di Papua mulai peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). "Oleh sebab itu kami sangat berharap agar seluruh perusahaan di delapan kabupaten dan kota dapat memperhatikan hal tersebut," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura, Rori Cony Huwae menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan penerapan UMP ini. Menurut Rori, setelah UMP ditetapkan maka wajib hukumnya bagi perusahaan untuk menindaklanjuti regulasi tersebut.
Dia menjelaskan untuk kenaikan UMP Papua mengikuti kenaikan dari pusat dan juga berdasarkan hasil keputusan bersama dengan dewan pengupahan sehingga wajib diterapkan oleh pengusaha. "Kami berharap dengan kenaikan ini juga maka para pegawai dapat semangat dalam bekerja serta selalu berinovasi," katanya.
Pendamping disini, jelas Lambert Patruan, seperti penyuluh pertanian. Dan penyuluh pertanian ini bisa menggunakan dari Merauke. ‘’Tapi tergantung berapa banyak. Kalau misalnya di Merauke masih kurang berarti diambil dari luar. Tapi,kalau di Merauke cukup maka tidak perlu didatangkan dari luar Papua,’’ jelasnya.
Dia mengatakan dalam merekrut tenaga kerja tersebut, pihaknya memastikan semua orang yang ikut dalam program Padat Karya itu memang diberikan kepada warga Kota Jayapura yang tidak tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal itu terverifikasi melalui data KTP yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihaknya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika Paulus Yanengga menyebut, latihan berwirausaha bagi ratusan OAP di Mimika merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan OAP dalam berwirausaha.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga mengatakan, saat ini Kabupaten Mimika belum membahas perihal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang masih menjadi kendala.
Ketua Panitia Yulius Karet, menjelaskan kegiatan itu sangat penting untuk dilakukan supaya ke depan para pelaku usaha terutama perusahaan-perusahaan mampu menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing perusahaannya.
Informasi yang diberikan berupa informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyaluran dan penempatan kerja berbasis web, aktivitas layanan informasi pasar kerja, informasi data lowongan pekerjaan, informasi bagi pemberi kerja dan informasi bagi pencari kerja.
Kepada Cenderawasih Pos, Matheius Mamun Sare menjelaskan bahwa kliennya tersebut di PHK secara sepihak. Pasalnya, kliennya hanya dituduh melakukan perselingkuhan dengan seorang karyawan perusahaan tersebut tanpa melalui suatu proses hukum dan pembuktian di pengadilan.
Dia mengatakan di tahun 2024 ini dari akumulasi data pencari kerja di kota Jayapura mencapai 10.125 orang. Sedangkan pencari kerja yang datang mengurus kartu AK 1 untuk syarat mencari kerja, sampai dengan bulan Juli 2024 sudah mencapai lebih dari 500 orang.
Dimana untuk program padat karya tahap pertama yang sudah dilakukan dalam rangka memperingati HUT Kota Jayapura pada Februari 2024 menelan anggaran sebesar Rp600 juta yang melibatkan 750 tenaga kerja yang dibagi dalam 75 kelompok.
"Sehingga ke depan para pencari kerja ini tidak bergantung pada pekerjaan formal saja tetapi juga informal sehingga angka pengangguran di Kota Jayapura bisa berkurang," katanya.
Sehingga ketika menamatkan pendidikan tidak banyak yang berpikir untuk menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha. Ketika ini terus terjadi dan semakin banyak lulusan baru yang menanti pengangkatan CPNS maka semakin banyak juga angka pengangguran yang akan terjadi.
Kepala Disnaker Mimika, Paulus Yanegga menjelaskan, dengan anggaran sebanyak itu akan dipakai untuk berbagai program. salah satunya pelatihan ketenagakerjaan kepada masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen, mengatakan pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya Pemprov Papua dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan SDM agar mampu bekerja lebih produktif.
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi mengaku senang dan bangga, karena pelatihan ini kali pertama dilakukan Pemkab Jayapura melalui Disnakertrans Kabupaten Jayapura.
Namun ada juga perusahaan yang memang sama sekali tidak bisa membayar THR bagi karyawannya dan karyawan juga masih enggan untuk menyampaikan atau melaporkan hal tersebut kepada pemerintah. Karena itu bisa saja mengancamnya statusnya sebagai karyawan. Karena itu kalau benar-benar dilihat masih banyak perusahaan yang tidak membayar THR bagi karyawannya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Esau Awoitauw mengatakan, jumlah pencari kerja di Kabupaten Jayapura setiap tahunnya terus bertambah sehingga harus diimbangi dengan terbukanya peluang kerja di Kabupaten Jayapura.
Frans Pekey mengatakan, Pemkot Jayapura melalui Dinas Tenaga Kerja sudah mengeluarkan edaran terkait dengan kewajiban perusahaan untuk memberikan THR bagi para pekerja atau tenaga kerjanya.
