Hanya saja, mekanisme seleksi atau perekrutan anggota DPR kabupaten/kota di Papua dari kusi pengangkatan Otsus ini masih menunggu dasar aturan teknisnya, yakni Peraturan Gubernur Papua.
Menanggapi aspirasi warga tersebut, anggota DPRP, Dr. Kristhina RI Luluporo, SIP.,MAP., menyampaikan akan melakukan komunikasi dengan instansi terkait di jajaran Pemkot Jayapura maupun Pemprov Papua dalam mencarikan solusi mengatasi kesulitan pupuk di tingkat petani.
“Tadi dalam rapat kami dan pihak eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk merubah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam rangka menjawab masalah progam beasiswa mahasiswa unggul Papua,” jelasnya usai memimpin rapat tersebut.
Pasalnya dulunya persoalan ini bisa diselesaikan ketika sistem penganggaran masih dikelola di pemerintah provinsi namun karena langsung terbagi ke provinsi daerah otonomi baru akhirnya muncul masalah baru. Meski demikian kata Jhony pihaknya tak menampik jika ada sistem yang salah di BPSDM Provinsi Papua.
Dana Cadangan ini tertuang dalam Perda Papua Nomor 1 tahun 2010 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Sumbernya sendiri berasal dari dana Otsus dimana sejak APBD tahun 2006 sudah dijalankan dengan menyisihkan anggaran sebesar Rp 36 miliar dan hingga tercatat mencapai hampir Rp 1 triliun lebih.
Kampanye ini dihadiri beberapa Caleg diantaranya Caleg DPR Papua, Jhony Banua Rouw, Toni Tesar dan Olvah Alhamid sebagai Caleg DPR RI, termasuk Caleg Kota, Sigit. Disini Jhony menjelaskan berbagai program yang sudah dilakukan mulai dari program rehab rumah, pemasangan jaringan listrik, jalan lingkungan, lampu jalan, pelatihan keterampilan pemuda, hingga bantuan sosial UKM.
"Saya atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam dalamnya atas semua peristiwa yang terjadi," kata Yunus Wonda, Perwakilan keluarga almarhum Lukas Enembe di Jayapura, Jumat.
“Hasil penyelidikan dari tim labfor seperti itu. Tidak ada unsur kesengajaan. Ini semua akibat factor elektrik. Sebab situasi kondisi kendaraan yang terus terjemur di cuaca panas,” kata Victor Mackbon menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos Selasa (26/12).
Pejabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengungkapkan, persoalan ini merupakan persoalan yang sangat serius dan pihaknya akan melakukan upaya-upaya agar mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan tinggi ini di dalam negeri maupun di luar negeri bisa tetap melanjutkan satu dunia.
Terdapat 13 Raperdasi dan Raperdasus dibahas dalam sidang tersebut. Sidang dibuka oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, yang saat itu dihadiri juga oleh Pj Sekda Papua Derek Hegemur.
