Menurut Tito Karnavian, setelah DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan disahkan maka yang harus dikerjakan adalah merealisasikannya. Sebab undang-undang, sudah memberikan perintah secara jelas.
Bahkan niatan ini menurut Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy telah dibicarakan secara internal terkait dukungan apa yang harus diberikan oleh Papua untuk tiga provinsi baru tersebut.
Hal ini dikatakannya karena menurutnya tujuan dari PRP bukan untuk memulangkan masyarakat dari Papua tetapi mengajak mereka untuk sadar akan situasi Papua. Sehingga bersama-sama melawan sistem pemerintahan Indonesia yang menindas orang Papua dan juga masyarakat non Papua di Papua.
“Jika melihat dari sisi aturan maka harus eselon 1 tapi jika didata kembali berapa sih orang Papua yang punya jabatan eselon satu? Yang kami tahu hanya Dr. Felix Wanggai karena selebihnya adalah eselon II,” katanya saat ditemui di DPRP, Selasa (2/8) siang kemarin.
‘’Saya pikir sudah A1. Tapi masih dalam kajian ruang. Kita masih lakukan kajian ruang eksternal dan faktor internal. Faktornya kita harus kaji secara internal dan eksternal. Berikut, ada polarisasi ruang. Setelah ada polarisasi ruang, kemudian harus ada kajian optimasi kehadiran provinsi,’’ kata Bupati Merauke Drs Romnaus Mbaraka, MT, soal titik ibukota Provinsi Papua Selatan (PPS) tersebut, kepada wartawan di Merauke, Senin (1/8).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jayawijaya, Senius Hilapok menyatakan, Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk di wilayah Lapago tentu memiliki masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya dari kabupaten pemekaran lainnya, tetapi juga dari wilayah lain di luar Papua dan selama ini sudah hidup dengan damai serta tidak ikut campur dengan politik
Ia diamankan pada Jumat dini hari di Pasar Mama-mama Papua dan sorenya sudah dipulangkan. Hanya saja dikatakan bahwa polisi tetap mewarning para pendemo untuk mematuhi semua aturan main.
Anggota DPR RI Dapil Papua, Komarudin Watubun, SH., MH., (sweter hitam) bersama Wamendagri Jhon Wempi Wetipo, SH, MH., meninjau Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang ada di Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Jumat (29/7) lalu. (FOTO:Sulo/Cepos)
Koordinator Bersama PRP Lapago, Namene Elopere mengatakan, pejabat negera di Jakarta telah memaksakan masyarakat Papua khususnya di Wilayah Lapago, maka beberapa bulan ke depan masyarakat bersama PRP akan memaksakan rakyat Indonesia yang ada di Lapago untuk pulang ke kampung mereka masing-masing.
Ia mengatakan, beberapa kali dalam pengalaman pihak kepolisian kadang datang ke kantor DPR Papua untuk berkoordinasi untuk memastikan apakah DPR bersedia menerima aspirasi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya, apakah itu di kantor ataukah di luar kantor.
