Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Semuel Siriwa menyampaikan, Pemprov selalu mendukung Festival Kopi yang digelar di bumi cenderawasih.
“Musyawarah luar biasa ini bukan karena ada dinamika di HKJM tapi lebih pada menyesuaikan perkembangan di tanah Papua yang selama ini tidak terprediksi dengan lahirnya Daerah Otonomi Baru,” kata Ketua Panitia, Kusmanto di Wisma Atlet Dok IV Jayapura, Sabtu (5/8).
“Diklat-diklat seperti ini bisa dilakukan secara terintegrasi pesertanya dari banyak provinsi. sembari kita menyiapkan provinsi-provinsi baru punya BPSDM atau memiliki lembaga pelatihan yang bisa menyelenggarakannya sendiri,” ucap Adi kepada wartawan.
“Dampak dari pemekaran sebagian besar sektor yang mendukung peningkatan investasi juga berkurang seperti sektor perikanan dan kehutanan dan pertambangan (yang sebagian besar berada di wilayah Papua Selatan dan Papua Tengah),” terang Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (1/8).
“Untuk lahan itu sudah selesai, warga Wouma telah melepaskan 93 hektar tanahnya kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kalau yang demo kemarin itu bukan masyarakat Wouma,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kejari Jayawijaya, Rabu (12/7) kemarin.
Di sisi lain, pajak air permukaan PT. Freeport Indonesia yang dalam pemungutannya tidak sepenuhnya berdasarkan UU Pajak Daerah. Pelaksanaan pemungutan didasarkan pada Perjanjian yang mengikat Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Freeport Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Plh Gubernur Papua M Ridwan dalam sambutan yang dibacakan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Papua, Any Rumbiak saat rapat koordinasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam rangka implementasu PP nomor 5 tahun 2023, Senin (26/6).
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi Papua, Laurens Wantik mengatakan program Adim dan Adik ini hanya dikhususnya bagi orang asli papua (OAP). Penerima Beasiswa Adim dan Adik lanjut dia akan disekolahkan di Sekolah maupun Perguruan Tinggi yang berkualitas yang tesebar di Enam Provinsi di Indonesia.
"Saya harap para anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi lima tahunan," ujar Wapres di Jakarta, Senin.
