Koordinator Penyaluran Bansoss Pangan dan PKH Kantor Pos Merauke Ahmad Ismail menguyngkapkan, penyaluran bansos pangan dan PKH yang dilakukan ini untuk periode bulan April, Mei dan Juni 2026.
Kabar penting bagi masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos). Pemerintah berencana mengubah total skema penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin. Ke depan, tidak ada lagi pembagian bansos dalam wujud barang atau sembako. Semua akan dis
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, memastikan pelayan publik berjalan optimal baik di sektor pendidikan dan pemerintahan kelurahan, termasuk program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tepat sasaran.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya melalui Komis C melakukan Sidak ke Dinas Sosial untuk mengecek penyaluran bantuan sosial.
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya, Agus Logo, S.IP mengakui jika pihaknya telah berkoordinasi langsun
Ia berharap penyaluran bantuan dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak menerima. Data penerima manfaat, berasal dari pemerintah kabupaten secara berjenjang dan harus sesuai dengan ketentuan yang men
Supervicer Pengawasan Penyaluran PKH dan Bansos dari PT Pos Merauke Ahmad Ismail mengungkapkan, unttuk 14 kelurahan dan 2 kampung tersebut, jumlah yang menerima sebanyak 2.527 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). ‘’Bansos da
Khusus Bansos yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Jayapura bertugas memastikan bantuan tersebut tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.
Kemensos menegaskan sistem ini bukan hanya mempercepat proses, tapi juga meningkatkan akurasi data penerima. Dengan verifikasi digital dan validasi berlapis, potensi penyaluran ganda atau penyimpangan bisa ditekan semini
Pembagian bantuan ini dilakukan di beberapa titik wilayah Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan. Rustan Saru menegaskan, aksi tersebut merupakan wujud komitmen politiknya sejak awal mendampingi Wali Kota Abisai Rol
Menyikapi hal tersebut, Rustan menegaskan bahwa warga yang belum mendapatkan bantuan akan segera diakomodir oleh pemerintah. "Ada beberapa warga khususnya janda dan lansia, saya sudah minta KTP mereka untuk didata dan na