Menanggapi wacana tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat edaran maupun instruksi resmi dari pemerintah pusat maupun Kementerian Sosial terkait pelaksanaan keb
Koordinator Penyaluran Bansoss Pangan dan PKH Kantor Pos Merauke Ahmad Ismail menguyngkapkan, penyaluran bansos pangan dan PKH yang dilakukan ini untuk periode bulan April, Mei dan Juni 2026.
Kabar penting bagi masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos). Pemerintah berencana mengubah total skema penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin. Ke depan, tidak ada lagi pembagian bansos dalam wujud barang atau sembako. Semua akan dis
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, memastikan pelayan publik berjalan optimal baik di sektor pendidikan dan pemerintahan kelurahan, termasuk program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tepat sasaran.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya melalui Komis C melakukan Sidak ke Dinas Sosial untuk mengecek penyaluran bantuan sosial.
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya, Agus Logo, S.IP mengakui jika pihaknya telah berkoordinasi langsun
Ia berharap penyaluran bantuan dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak menerima. Data penerima manfaat, berasal dari pemerintah kabupaten secara berjenjang dan harus sesuai dengan ketentuan yang men
Supervicer Pengawasan Penyaluran PKH dan Bansos dari PT Pos Merauke Ahmad Ismail mengungkapkan, unttuk 14 kelurahan dan 2 kampung tersebut, jumlah yang menerima sebanyak 2.527 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). ‘’Bansos da
Khusus Bansos yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Jayapura bertugas memastikan bantuan tersebut tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.
Kemensos menegaskan sistem ini bukan hanya mempercepat proses, tapi juga meningkatkan akurasi data penerima. Dengan verifikasi digital dan validasi berlapis, potensi penyaluran ganda atau penyimpangan bisa ditekan semini
Pembagian bantuan ini dilakukan di beberapa titik wilayah Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan. Rustan Saru menegaskan, aksi tersebut merupakan wujud komitmen politiknya sejak awal mendampingi Wali Kota Abisai Rol
Menyikapi hal tersebut, Rustan menegaskan bahwa warga yang belum mendapatkan bantuan akan segera diakomodir oleh pemerintah. "Ada beberapa warga khususnya janda dan lansia, saya sudah minta KTP mereka untuk didata dan na
Menurut Mathius Pawara, perbedaan itu terjadi karena data yang dipakai di kelurahan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Data DTSN inilah yang digunakan secara n
Bantuan yang dimaksud merupakan bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan bagian dari program bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Badan Pangan Nasion
Ketua RT 03 RW 08 Kelurahan Waena, Petrus Asmuruf mengakui penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah kelurahan tidak sesuai dengan data yang diusulkan masing-masing RT RW di daerah tersebut.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menyatakan telah mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) Triwulan II yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat cuma -cuma kepada masyarakat yang mendiami 40 Distrik di wilay
"Saat ini untuk penebalan bantuan sosial akan diberikan tambahan dana Rp 200 ribu per bulan untuk 2 bulan kepada penerima sasaran kelompok penerima manfaat untuk program kartu sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima
Menurut salah seorang aparat kampung, Dodi Dolleng, kekeliruan ini terjadi akibat data penerima Bansos yang tidak selaras antara data pemerintah kota dengan pemerintah kampung.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo berharap penyaluran PKH ini segera dicairkan. "Diharapkan bantuan ini bisa segera disalurkan, mengingat sebentar lagi masuk hari raya Idul Fitri," ujar Abisai Rollo di sela sidak pasar di Kota Jayapura
Untuk diketahui jumlah keseluruhan penerimaan Bansos di distrik Abepura dari delapan kelurahan tiga kampung kurang lebih sekira 2.400 lebih. Dari jumlah itu sebanyak 1.651 penerimaan PKH.
Penyerahan bantuan dana Bansoss dan PKH ini secara simbolis diserahkan Bupati Nahor Nekwek kepada LMA dan selanjutnya LMA menyerahkan kepada 5 Kepala Distrik se-kabupaten Yalimo. Selanjutnya dari para kepala distrik menyerahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Lindra mengatakan, akibat banyaknya data yang menjadi temuan tersebut, proses penyaluran bansos kepada masyarakat penerima manfaat pun harus dilakukan satu hari satu distrik untuk mengantisipasi resiko yang kemungkinan terjadi.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Di Kota Jayapura, contohnya beberapa distrik dan kelurahan telah menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yakni Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura.
Data DTKS tersebut nantinya akan diverifikasi atau di update lagi ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Disini rata-rata penerimaan ada yang di Kantor Pos (diterima langsung tunai), dan di Bank BNI lewat rekening. Bantuan tersebut dikirim dari kementerian ke masing-masing penerima manfaat," ungkapnya.
Bahkan diduga ada oknum ASN yang menjual kembali Bansos tersebut kepada masyarakat. Adapun keluhan ini disampaikan oleh masyarakat saat kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak. Deli mengaku dari agenda kelilingnya ke lima distrik ternyata ada keluhan warga terkait belum menerima Bansos PKH.
Jika dilihat di Papua terutama di kota Jayapura, sebenarnya tidak sulit untuk menemukan orang-orang miskin. Lalu pertanyaannya mengapa data-data orang miskin di Kota Jayapura levelnya sedikit berbeda.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, kegiatan ini sangat strategis dan penting dalam rangka bagaimana Pemkab Jayapura meningkatkan pelayanan kesehatan baik secara individu maupun keluarga di masyarakat Kabupaten Jayapura.
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Felson Mambrasar mengatakan, sehubungan dengan pemanfaatan aplikasi tersebut, pihaknya kemudian menggelar sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pengisi data tingkat Kelurahan dan kampung dalam pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota untuk tahun 2024.
Dalam kunjugan kerja tersebut NY Julianti Sigit Prabowo yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Ny Herwin Wanggai dan ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya Ny Meity Mayor melakukan pertemuan dengan sejumlah organisasi wanita dan melihat langsung pelaksanaan kegiatan bakti sosial serta pengobatan grasis kepada sejumlah masyarakat.
Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, S.IK menyatakan untuk bakti Sosial tersebut menyasar terhadap tempat ibadah, panti asuhan serta pondok pesantren sebagai wujud kedekatan Polri terhadap masyarakat yang diharapkan bisa terus mendulung polri dalam pelaksanaan tugas menjaga kamtibmas di wilayah ini.
Bantuan disalurkan langsung oleh Kapolres Keerom AKBP Christian Aer, didampingi Kabag SDM Polres Keerom AKP I Ketut Aryana, Kasi Humas Polres Keerom AKP Katman, Kapolsek Arso AKP Sunardi dan Kasat Lantas Polres Keerom Iptu Zeth Paondanan S.H, serta dihadiri Kepala Kampung Sawiyatami, Manfret Bagiasi dan seluruh Warga, tokoh masyarakat dan Adat Sawiyatami.
Dengan landasan putusan pengadilan, Hadi menyatakan, negara bisa menyita uang dalam ribuan rekening itu. Tidak berhenti sampai di situ, Satgas Pemberantasan Judi Online akan melakukan pendalaman dengan memanggil para pemilik rekening tersebut. Proses hukum akan berlanjut jika hasil pendalaman menunjukkan para pemilik rekening adalah bandar judi online. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, judi online harus ditumpas.
"Dengan DTKS ini data yang diusulkan masyarakat mulai dari masyarakat, RT dan RW dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh kelurahan untuk selanjutnya diusulkan ke Kemensos melalui Dinas Sosial," jelasnya.
"Dengan DTKS ini data yang diusulkan masyarakat mulai dari masyarakat, RT dan RW dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh kelurahan untuk selanjutnya diusulkan ke Kemensos melalui Dinas Sosial," jelasnya.
Pada pembagian Bansos beras BCP ini dihadiri Pj Kepala Kampung Jaifuri, Milka Lince, Sekretaris Kampung Jaifuri, Hari Sugiharto serta aparatur Kampung Jaifuri dan 860 Warga Kampung Jaifuri penerima manfaat.
Kepala Kantor POS Cabang Jayapura Kusnadi di Jayapura Jumat, mengatakan penyaluran bansos tahap satu mencapai 96 persen, tapi masih 13.000 calon penerima yang belum mengambil, tersebar di empat kabupaten dan kota yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Sarmi.
masyarakat minta pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Jayawijaya dan pihak terkait lainnya segerah memperbaiki data penerima bantuan social (Bansos) Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Jayawijaya, karena data yang dirilis Dinsos banyak yang tidak sesuai.
Pernyataan itu dilontarkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rakornas pencegahan korupsi daerah dan peluncuran MCP di Gedung Juang KPK kemarin (20/3). ”Coba Bapak-Ibu cek, apakah anggaran hibah atau bansos naik tahun ini?” ucapnya. Lalu, kata dia, coba dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Seusai rapat Arief membeberkan jika dia dan Bulog diminta hari itu juga mendistribusikan stok beras milik Bulog ke pasar. Yang dilakukan adalah datang ke Pasar Induk Beras Cipinang. “Untuk memastikan bongkar beras dari port (pelabuhan) langsung ke Cipinang dan langsung didistribusikan,” katanya.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sepekan menjelang coblosan adalah minggu-minggu rawan. "Untuk itu kami meminta agar bersama-sama memerangi politik uang. Hajar serangan fajar," ucapnya di Gedung Merah Putih KPK kemarin. Sebab, keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas akan menentukan nasib bangsa ke depan.
