Meski dia tidak merincikan hasil temuan di sejumlah OPD di lingkup Pemkot Jayapura itu, namun dia menyebut dari catatan yang ada, ada beberapa OPD yang dinilai telah melanggar aturan dalam pengelolaan keuangan, sehingga menjadi temuan pada saat pemeriksaan. Baik itu temuan berupa administrasi dan juga keuangan.
Dengan begitu, kata Jeri, hasil pemeriksaan optimal sesuai dengan yang diharapkan. “Untuk pemeriksaan sedang berlangsung, diharapkan akhir bulan ini selesai sesuai target yang ditetapkan,” kata Jeri.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, mengatakan sebagaimana arahan Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun saat entri meeting beberapa waktu lalu bahwa seluruh perangkat daerah sebagai entitas sangat pro aktif.
Pj. Gubernur Papua, Ridwan Rimasukun dalam sambutan menyatakan kesiapan untuk mendukung kelancaran proses audit. Pihaknya pun mengingatkan semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pro aktif mempersiapkan data maupun dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa.
Karena itu, dia mengajak seluruh jajarannya di seluruh lingkup organisasi perangkat daerah di Kota Jayapura supaya tetap memiliki semangat yang sama, untuk mencapai pengelolaan keuangan yang terbaik, dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian itu.
Ketua Pansus LHP BPK Johan Paulus ditemui seusai RDP tersebut mengungkapkan bahwa rapat yang dilakukan ini untuk menindakanjuti LHP BPK dengan pembentukan Pansus DPR.
Yermias Paulus Ruben Ndiken mengungkapkan bahwa penerapan absensi elektronik berbasis online ini seiring dengan pemberlakukan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke yang dimulai tahun 2024 ini. Dimana TPP ini merupakan amanat dari peraturan presiden Perpres) tahun 2020 yang seharusnya 3 tahun lalu sudah harus diberlakukan.
Mantan Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan pada apel terakhir kemaren kepada seluruh ASN dan masyarakat Jayawijaya bahwa siapapun yang akan menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Jayawijaya harus memberikan dukungannya, karena ini amanant undang-undang yang diberikan oleh pemerintah pusat bukan dari siapa-siapa.
Selain Patrice dan Yan Piet Mosso, KPK juga menjerat empat orang lainnya. Mereka di antaranya Kepala BPKAD Sorong Efer Segidifat, staf BPKAD Sorong Maniel Syatfle, Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa, dan Ketua Tim Pemeriksa BPK Papua Barat David Patasaung.
"Itu betul dilakukan, kami sudah cek kemarin. Itu dalam rangka menjaga status quo supaya ruangan tersebut tetap steril dan nanti rekan-rekan bisa ikuti tindakan upaya hukum, yang dilakukan KPK baik berupa penggeledahan maupun kalau ada ditemukan bukti yang terkait tindak pidana korupsi tentu dilakukan penyitaan," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11).
