“Kita sudah masuk tahun politik, banyak tantangan yang akan dihadapi. Sehingga itu, sebagai ASN tetapi juga sebagai warga masyarakat wajib hukumnya untuk mendukung seluruh program yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Jan Ormuserai pada acara ibadah lepas sambut atau ibadah syukur yang digelar di Kantor DKLH, Senin (8/1).
Dalam arahannya penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja dan capaian yang telah diraih selama 2023. Meskipun ada juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di 2024. Tentunya catatan perolehan prestasi yang diraih sebelumnya harus lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.
Kata Sekda, pembayaran gaji ASN lebih awal ini merupakan kebijakan Bupati Keerom untuk melakukan pembayaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 dimana menuliskan jika sebelum penetapan APBD dan telah dievaluasi oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi diperbolehkan.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan pihaknya bersyukur ASN dan Non ASN sudah sebagian besar masuk kantor, sehingga pemerintah akan tetap mendorong terus semangat kerja komitmen dan disiplin kerja dalam membangun komunikasih dan kerja sama di dalam melayani masyarakat kedepan.
“Tingkat kehadiran ASN Pemprov 75 hingga 80 persen di hari pertama masuk kantor,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto kepada Cenderawasih Pos, Rabu (3/1) kemarin.
‘’Begitu kita tidak masuk, atau masuk tapi terlambat melakukan absen, secara otomatis TPP terpotong oleh sistem. Karena absensi itu langsung link atau terhubung dengan Kepegawaian dan Keuangan secara otoimatis. Jangan sampai terlambat masuk atau tidak masuk dan mulai salahkam pimpinan OPD,’’ tandas bupati Romanus Mbaraka, kepada wartawan seusai memimpin apel Korpri awal tahun dan untuk bulan Januari di lapangan apel Kantor Bupati Merauke, Rabu (03/01/2024).
Ini dilakukan kembali setelah adanya protes dari sejumlah tenaga kontrak dan honorer di Pemkot Jayapura pasca pengumuman tenaga kontrak dan tenaga honorer yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi dari Kemenpan RB dan BKN Pusat dalam pengangkatan CPNS formasi khusus Papua.
Pj Bupati Jayapura Triwarno mengungkapkan, tidak ada alasan bagi pegawai Pemkab Jayapura yang menambah libur atau tidak masuk kantor di hari pertama dan pihaknya konsisten mengawasi aktivitas pegawainya, terutama dalam hal pelayanan masyarakat.
Ani menjelaskan, defisit terjadi karena lebih besarnya realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp 2.774,3 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp 3.121,9 triliun. Menurutnya, defisit anggaran tersebut sangat kecil dari yang direncanakan pemerintah.
“Tidak ada alasan bagi ASN menambah waktu libur, harus berpatokan pada surat edaran yang sudah ditetapkan,” tegas Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto kepada Cenderawasih Pos, Senin (1/1).
