"Tidak boleh kerja langgar aturan. Karena daftar dan penetapan calon tetap sudah mau diumumkan. Untuk itu, mereka (kepala kampung dan ketua RT/RW, red) wajib lapor ke distrik masing-masing,” kata Abisai Rollo, Senin (3/7).
Wakil Pimpinan Kanwil Bulog Papua dan Papua Barat Dedy Apriliady menjelaskan, bahwa pendistribusian beras ASN ke daerah Intan Jaya, sudah didistribusikan melalui PT. Pos pada Januari - Februari, sementara yang belum terealisasi yakni bulan Maret - Juni.
Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot yang ditemui Senin (3/7) mengatakan, progres pengangkatan calan ASN dan PPPK tinggal input NIP. Untuk penginputan NIP ke sistem, diperlukan surat pertanggungjawaban mutlak yang harus ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
"Saya mengingatkan supaya kita tetap berada pada standar kerja kita. Jangan sampai kendor apalagi turun prestasi kita! Kita mendapatkan penghargaan dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ini. Maka budaya kerja berintegritas yang sudah kita sepakati dan sudah menjadi komitmen bersama itulah yang menjadi kewajiban kita semua untuk melakukannya," kata Frans Pekey, Selasa (4/7).
Hari Rabu besok kita sudah mengeluarkan instruksi Wali kota tentang hari libur dan cuti sesuai dengan SKB, Mendagri, Menag, dan Menaker,"kata PJ wali Kota Jayapura, Frans Pekey, Selasa (27/6).
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai mengatakan, pemerintah menyiapkan dana senilai Rp 4,5 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2023 untuk pengadaan puluhan kendaraan dinas tersebut.
Pemkab Puncak bekerjasama dengan Bank Papua menerapkan aplikasi Payroll Gaji. Dengan aplikasi ini, maka penyaluran gaji hanya akan dilakukan di seluruh cabang Bank Papua yang ada di Kabupaten Puncak dan tidak bisa menarik dana di luar Kabupaten Puncak.
“Senin, tanggal 19 Juni 2023 saya telah melakukan pembayaran gaji 13 sebesar Rp. 13.351.687.850,00 untuk 3.159 ASN dan 137 Pegawai dengan perjanjian kontrak kerja atau P3K,” ungkap Bupati kepada awak media.
Ujian Dinas Kepegawaian ini untuk penyesuaian pangkat dan golongan dari pejabat, yang misalnya tidak punya jabatan struktural sementara ia sudah kerja sekian tahun dan pendidikan memadai, maka yang bersangkutan diwajibkan mengikuti ujian dinas kepegawaian, sehingga ada penyesuaian pangkat dan jabatan yang mereka memiliki.
Ketua Kontingen Korpri Papua, dr. Aaron Rumainum mengatakan agenda tersebut hanya sebagai ajang pemanasan jelang turnamen Pornas Korpri pertengahan bulan depan. Pihaknya tidak mematok target dari keiikutsertaan di kompetisi resmi lokal tersebut.
