Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya, mengatakan sesuai dengan ketentuan yang diatur. Baik ASN atau pejabat aktif seperti kepala daerah maupun kepala dinas dan pejabat eselon dua, sebelum ikut dalam konsestasi Pilkada maka diwajibkan baginya untuk mundur dari jabatannya.
“Yang terpenting adalah menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan undang undang 1945. Sehingga Papua yang kita cintai ini menjadi tanah damai, dan layak dihuni oleh semua suku bangsa,” kata Sulistyo, kepada wartawan.
Apalagi, dalam waktu dekat ini, Pemkab Yalimo akan menggelar acara syukuran Hari Ulang Tahun Kabupaten Yalimo yang ke-16 tahun pada 21 Juni 2024 mendatang. Oleh karean itu, semua ASN Pemkab Yalimo yang masih diluar, baik di luar Papua, di Jayapura, Waeman maupun daerah lainnya, untuk segera kembali dan bertugas di Yalimo.
Adapun gaji ke-13 bagi ASN dan PPPK yang dibayarkan sebesar Rp. 14,5 miliar dan kekurangan gaji 8% total sebesar Rp. 1,9 miliar serta gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 12 juta.
"Sosialisasi ini adalah pembahasan terkait dengan memberikan pemahaman yang sama dalam menyusun sasaran kinerja pegawai dalam mengelola hasil evaluasi SKP," ujarnya menambahkan.
“Papua saat ini membutuhkan ASN yang dapat bekerja dengan serius dalam memberikan pelayanan, berinovasi dan mampu menyelesaikan berbagai konflik sosial yang akhir-akhir ini terjadi di Papua,” ucap Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian, Setyo Wahyudi saat pembukaan pelatihan PKA dan PKP ini.
Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Provinsi Papua, Cyfrianus Y. Mambay, menyebut dalam peraturan gubernur tersebut telah ditetapkan nilai-nilai dasar bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov, yaitu berakhlak yang artinya: berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, royal, adaptif dan kolaboratif.”
Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait, menegaskan, tahun ini merupakan tahun politik berkaitan dengan pemilihan legislatif dan presiden kemudian kepala daerah bupati, walikota dan juga gubernur. Karena itu Tentunya semua orang memiliki pilihan masing-masing sesuai dengan hati nurani.
Dalam arahannya pada kesempatan itu ada dua hal yang disampaikan, pertama dia mengharapkan agar komitmen dan tanggung jawab dari seluruh aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Jayapura untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di kota Jayapura.
Kepala Badan Kepegawaian Pengenbangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Drs Alberth Rapami mengatakan bahwa 67 pegawai yang pindah ke Provinsi Papua Selatan telah datang mengaku kepada pihaknya karena nama-nama mereka tidak ada lagi dalam daftar di bulan Juni 2024.
