JAYAPUA – Asisten III Bidang Umum dan Kesra Setda Provinsi Papua, Derek Hegemur menyebut proses pembangunan di Papua diperlukan penugasan khusus pada SDM aparatur yang tersedia dan dapat disalurkan bakat dan talentanya. Dengan pembagian tugas dan beban kerja fungsional dan professional.
Untuk itu kata Derek, dalam rangka mengatasi masalah masalah proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di papua. Pemerintah daerah di Provinsi Papua melaksaakan pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kompotensi bagi para pemangku jabatan pimpinan tinggi Pratama dan para pemangku jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.
“Tujuan kegiatan ini adanya peningkatan kemampuan dan wawasan bagi para peserta yaitu para Kepala SKPD, Staf Ahli, Asisten Setda dan para analis kebijakan untuk selalu siap bekerja dan melaksanakan tugasnya secara sistimatis, terorganisir dan bertanggungjawab secara profesionel,” kata Derek dalam acara pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kompotensi pemangku jabatan pimpinan tinggi Pratama dan jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Senin (23/5) kemarin.
Lanjutnya, hasil dari capaian reformasi birokrasi pada indicator tata kelola pemerintahan pada Provinsi Papua menunjukan bagaimana pada level birokrasinya masih perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan dalam membangun ASN yang professional untuk mendukung perwujudan birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024.
“Perbaikan berkesinambungan yang dimaksud tidak hanya pada arsitektur human kapital yang dapat mengakselarasi transformasi ASN di Provinsi Papua. Tetapi juga perubahan pola pikir dan kepemimpinan dari ASN di Provinsi Papua, tetapi juga perubahan pola pikir dan kepemimpinan dari ASN, baik dari tingkat jabatan, pimpinan tinggi maupun pejabat fungsional yang berada posisi strategis,” terangnya.
Adapun sasaran utama perbaikan ASN di Provinsi Papua adalah dengan melakukan upaya berupa perubahan minset dan cara bekerja yang lebih professional, berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik.
“Perbaikan tata kelola kelembagaan termasuk transformasi digital dan efeltivitas pengawasan internal yang selanjutnya diharapkan akan memberi dampak pada penilaian dan kualitas reformasi birokrasi di Provinsi Papua,” ungkapnya.
Ia berharap, hasil dari kegiatan ini akan memberikan tambahan kompetensi yang siap sebagai aparatur instansi pemerintah dan menjadi birokrasi yang bersih, efektif, professional dan melayani.
“Saya harapkan adanya kerjasama yang baik dari kita semua yang terlibat agar memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah dan pelayanan publik di Provinsi Papua,” pungkasnya. (fia/gin)
