JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua berharap, kunjungan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly di Papua membawa berkah dan harapan untuk peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat Papua.
Dalam sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe yang dibacakan Sekda Provinsi Papua M Ridwan Rumasukun menyebut, guna mewujudkan visi “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan” tersebut tentunya Pemprov tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya sinergitas dan kerjasama dengan Stakeholder lain, yang salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM.
“Pemerintah Provinsi Papua dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah melakukan sinergitas dan kerjasama untuk mewujudkan penguatan tata kelola Pemerintahan, dengan terciptanya peraturan daerah yang berkualitas, taat asas, danimplementatif,” kata Sekda dalam Kunker Menteri Hukum dan HAM RI di Sasana Krida, Senin (22/8)
Pemprov sendiri kata Sekda, sangat mengapresiasi kehadiran tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua sangat membantu dan menunjang kinerja Pemerintah Daerah.
“Perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua juga telah memberikan bantuan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Abepura dalam penyediaan air bersih bagi warga binaan berupa mobil tangki air dan failitas kesehatan berupa mobil ambulance,” terangnya.
Selain itu, dalam rangka menyambut Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah disahkan oleh Presiden tentang terbentuknya daerah otonomi baru di Wilayah Papua, tentunya dibutuhkan persiapan yang baik dari sisi sarana dan prasarana, SDM, dan penegakan hukum demi terwujudnya kepastian Hukum dan HAM pada masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dan akuntabel, untuk itu sinergitas dan kolaborasi antar institusi pemerintahan sangat dibutuhkan untuk pengembangan wilayah baru tersebut.
“Sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Hukum dan HAM akan terus ditingkatkan, serta dengan hadirnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melayani Papua, mampu mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Kami mohon arahan dan dukungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja birokrasi di Provinsi Papua,” harapnya.
Dalam giat tersebut, Pemerintah Provinsi Papua juga mendapatkan penghargaan dari Kemenkumham. (fia/tri)
