Ia juga menambahkan jika Pilkada adalah momen yang penting untuk menentukan masa depan dari Papua Pegunungan dan juga 8 kabupaten yang menjadi wilayah cakupan, Pilkada merupakan sarana aktualisasi kedaulatan masyarakat, artinya pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas atau menentukan calon yang mereka dukung, tapi juga menentukan arah masa depan Pembangunan di Papua Pegunungan.
“Kalau kita kembali membuka regulasi undang-undang, Pilkada desain kampaye dalam Pilkada yang akan dilaksanakan selama 60 hari nanti, ini sebenarnya konteksnya Pembangunan, sehingga dalam undang -undang pemerintah daerah visi, misi Bacalon harus disesuaikan dengan RPJMD,” tambahnya.
Di tempat yang sama ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga mengakui jika peluncuran tahapan Pilkada menjadi momentum untuk membangun konsolidasi dan koordinasi yang harmonis untuk melaksanakan Pilkada yang demokratis berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami berharap apa yang sudah ada saat ini bisa terus dipertahankan untuk menyukseskan Pilkada tahun 2024, kekurangan yang terjadi pada saat pemilu dapat menjadi pembelajaran bersama untuk di perbaiki pada tahapan Pilkada ini,” bebernya.
Dia juga menyampaikan dengan peluncuran tahapan Pilkada di Papua Pegunungan maka tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 8 kabupaten telah dimulai untuk mentaati semua rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam ketentuan aturan perundang -undangan.
“Saya percaya pada pemilihan yang dilaksanakan akan berjalan dengan lancar agar dapat menghasilkan pemimpin pemerintahan yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat Papua Pegunungan, perlu kita ketahui Pilkada ini adalah kedaulatan rakyat yang pertama, sehingga kita akan menjadi saksi Sejarah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,”tutupnya. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
