JAKARTA – Meski banyak persoalan dalam Pemilu 2024 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Rekam jejak sistem tersebut pada pemilihan kepala daerah edisi sebelumnya menjadi alasan.
”Pada Pilkada 2020 lalu justru menjadi awal dimulainya (penggunaan Sirekap). Jadi, kami akan terus melanjutkan sistem itu,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Jakarta kemarin (16/5).
Dia menyatakan, memang masih ada sejumlah kelemahan. Namun, pada Pilkada 2024, KPU akan melakukan perbaikan dan pembaruan.
”Nah, tentang desainnya dan seterusnya ini sedang kami siapkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta KPU tidak buru-buru mengambil kesimpulan soal penggunaan Sirekap.
”Belum klir itu Sirekap. Jadi, jangan dibilang mau dipakai sekarang,” ujarnya.
Dalam sengketa Pilpres 2024, pemohon dari pasangan calon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengeluhkan sistem Sirekap. Kuasa hukum Anies, Bambang Widjojanto, misalnya, mendalilkan banyak hasil asli dengan yang terpampang dalam Sirekap berbeda di ribuan TPS.
Selain itu, Bambang mengeluhkan kualitas aplikasi yang bermasalah. Bahkan, dia menuding ada fitur yang bisa mengubah dokumen C hasil yang diunggah. Kuasa hukum Ganjar menyampaikan hal senada.
Jika KPU mempersiapkan pembaruannya, Doli mempersilakan. Namun, untuk penggunaan, dia meminta tidak buru-buru diputuskan. Apalagi, peraturan KPU yang mengatur hal tersebut juga belum dikonsultasikan.
Pihaknya akan memantau kerja KPU dalam menyiapkan Sirekap pilkada dalam beberapa bulan ke depan. Jika KPU tidak memiliki sistem baru yang lebih baik, Doli berpendapat tidak usah digunakan.
Sebelumnya, dalam persidangan sengketa hasil pemilihan umum legislatif, hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat juga mengingatkan KPU untuk mempersiapkan Sirekap secara baik. Sebab, banyak perkara yang masuk ke MK mendalilkan kekacauan Sirekap.
”Untuk catatan, karena sebentar lagi pilkada, ada 500 lebih pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” tegasnya.
Kaesang dan Pilwali Kota Bekasi
Masih terkait pilkada, tim relawan anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, mengambil formulir bakal calon wali kota (bacawali) Bekasi di kantor DPC PKB Kota Bekasi Rabu (15/5) lalu. Kaesang menjadi orang kedelapan yang mengambil formulir di kantor partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut.
Formulir diambil langsung oleh Ketua Umum Relawan Nasional Pro Prabowo-Gibran (Pa-Gi) Richard Efendi Siregar ditemani beberapa perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan ormas kepemudaan.
”Sesudah kami lakukan jajak pendapat, kami lakukan sosialisasi, ternyata masyarakat Kota Bekasi butuh perubahan yang lebih baik ke depan. Nah, masyarakat Bekasi-lah yang mendorong kita saat ini untuk mengambil formulir itu, yang akan kita sampaikan ke Mas Kaesang,” kata Richard seperti dikutip Radar Bekasi.
Hingga berita ini selesai ditulis pukul 21.00 tadi malam (16/5), belum ada tanggapan resmi dari Kaesang terkait langkah para relawannya di Kota Bekasi itu. Tapi, yang pasti, dia tak sendirian dari lingkar dekat Jokowi yang dikaitkan dengan Pilkada Serentak 2024.
Erina Gudono, istri Kaesang, sempat dikaitkan dengan bursa pemilihan bupati Sleman, Jogjakarta. Bobby Nasution, menantu Jokowi, juga berencana mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Sumatera Utara. Sementara itu, spanduk Devid Agus Yunanto, asisten pribadi Jokowi, sudah sejak Maret terpasang di sejumlah titik di Boyolali, Jawa Tengah. Pemasangnya Relawan Bolone Mase dan Gibran Penerus Jokowi.
Mengutip Radar Solo (12/3), spanduk itu memperlihatkan Devid mengenakan setelan jas. Di sisi atas bertulisan Devid Calon Bupati Kota Susu.
Di Kota Bogor, Sendi Ferdiansyah, sekretaris pribadi Ibu Negara Iriana Jokowi, bahkan telah mengembalikan berkas formulir pendaftaran bakal calon wali kota Bogor ke kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Bogor Selasa (7/5) dua pekan lalu. Itu dilakukan hanya beberapa jam setelah mendarat di Bandara Soetta sepulang menunaikan umrah.
Richard menyatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pengurus DPP PSI. Selanjutnya, pihaknya bertemu dengan pengurus DPD PSI Kota Bekasi. Setelah ini, pihaknya akan menyampaikan langsung kepada Kaesang terkait dengan keinginan warga Bekasi serta batas pengembalian formulir ke DPC PKB Kota Bekasi.
Syarat waktu pengembalian formulir itu juga disampaikan Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kota Bekasi Alit Jamaludin saat menerima para relawan. Di menyampaikan bahwa batas waktu mengembalikan formulir selama tiga hari sejak pengambilan. Jika tidak mengembalikan formulir, secara otomatis dianggap gugur.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie membenarkan ada relawan yang sudah mengambil formulir pendaftaran wali kota Bekasi. Tapi, Grace tidak mengetahui apakah DPP PSI akan memutuskan Kaesang maju di Bekasi atau tidak.
Ketika disinggung mengenai usia, dia menyatakan umur Kaesang masih sesuai untuk level kabupaten/kota. ”Kalau gubernur, belum cukup,” tuturnya. (far/pra/sur/c19/ttg)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
