“Pimpinan OPD harus menjunjung tinggi asas keadilan, kepatuhan, serta memperhatikan rencana dan prioritas program yang telah ditetapkan dengan mengedepankan asas manfaat dan berorientasi pada hasil sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Pj Bupati Marthen Kogoya.
Selain itu, Pj Bupati Marthen Kogoya juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan OPD antara lain sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana kerja sebagai acuan kebijakan strategis dalam rangka merealisasikan program dan kegiatannya. Dengan demikian, target-target kinerja dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran, juga agar penyerapan anggaran lebih cepat dan tidak menumpuk pada saat akhir tahun.
Kedua, mempedomani aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan belanja. Ini merupakan cerminan keinginan semua pihak dalam penggunaan anggaran untuk bisa mencapai target tujuan pembangunan, sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketiga, meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat. Semua program dan kegiatan harus terlaksana secara rinci, terpadu dan saling mendukung antara program yang satu dengan yang lainnya bahkan harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Keempat, memberikan porsi yang lebih besar kepada belanja produktif seperti belanja modal dan infrastruktur serta melakukan efisiensi terhadap belanja operasional dan sebagainya. Bukan justru sebaliknya hanya sekedar menghabiskan anggaran tanpa arah yang jelas dan terukur.
“Selain itu, pimpinan OPD harus dapat menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya masing-masing sehingga persoalan persoalan tersebut tidak mesti Bupati turun langsung untuk menyelesaikannya,” kata Pj Bupati Marthen Kogoya.
“Pimpinan OPD harus menjunjung tinggi asas keadilan, kepatuhan, serta memperhatikan rencana dan prioritas program yang telah ditetapkan dengan mengedepankan asas manfaat dan berorientasi pada hasil sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Pj Bupati Marthen Kogoya.
Selain itu, Pj Bupati Marthen Kogoya juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan OPD antara lain sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana kerja sebagai acuan kebijakan strategis dalam rangka merealisasikan program dan kegiatannya. Dengan demikian, target-target kinerja dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran, juga agar penyerapan anggaran lebih cepat dan tidak menumpuk pada saat akhir tahun.
Kedua, mempedomani aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan belanja. Ini merupakan cerminan keinginan semua pihak dalam penggunaan anggaran untuk bisa mencapai target tujuan pembangunan, sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketiga, meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat. Semua program dan kegiatan harus terlaksana secara rinci, terpadu dan saling mendukung antara program yang satu dengan yang lainnya bahkan harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Keempat, memberikan porsi yang lebih besar kepada belanja produktif seperti belanja modal dan infrastruktur serta melakukan efisiensi terhadap belanja operasional dan sebagainya. Bukan justru sebaliknya hanya sekedar menghabiskan anggaran tanpa arah yang jelas dan terukur.
“Selain itu, pimpinan OPD harus dapat menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya masing-masing sehingga persoalan persoalan tersebut tidak mesti Bupati turun langsung untuk menyelesaikannya,” kata Pj Bupati Marthen Kogoya.
