Elai tak memungkiri jika Nduga sempat disebut daerah merah. Namun disini ia membuktikan bisa menuntaskan semua bahkan proses sirekappun dituntaskan dalam waktu satu dua hari sehingga itu membuktikan jika pemerintah serius mendorong pembangunan. Ia juga berharap seluruh OPD yang akan melaksanakan program bisa memahami fungsi dan tugas serta disiplin dan integritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Tahun 2024 ini memang sulit sebab bersamaan dengan Pilpres, Pileg dan Pilkada dimana anggaran yang tidak teralokasikan sebesar Rp 163 miliar. NPHD itu seharusnya 40 persen dialokasikan di tahun 2023 dan 60 persennya ditahun 2024 namun dalam penepatan APBD itu juga tidak dialokasikan sehingga saat proses pergantian pejabat pada Juni lalu kami lakukan pergeseran dan dampaknya hari ini ada alokasi dana yang cukup untuk pelaksanaan Pilkada,” papar Elai.
Untuk menyeimbangkan itu, dikatakan pihaknya mencoba mengorbankan pembayaran insentif triwulan 4 dan juga DD triwulan terakhir. “Bukan berarti kami alihkan namun itu dampak dari pengalokasian pada NPHD sebelumnya. Kami berharap ASN dan kepala kampung memahami ini agar tidak terprovokasi. Harus paham dan tahun depan sudah saya alokasikan untuk kenaikan insentif pegawai dan kenaikan operasional 32 distrik serta kenaikan operasional OPD. Kami berharap dengan dimulainya APBD awal tahun bisa dijalankan dengan baik,” tutup Elai.
Sementara Ketua DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge menyampaikan apresiasi atas penutupan sidang paripurna tahun 2024. “Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada Pj Bupati dan hadiri yang sudah mensukseskan sidang ini. Kami berharap program kerja dan semua yang sudah ditetapkan bersama bisa dijalankan setulus hati agar mendapai capaian yang maksimal,” tutupnya. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Elai tak memungkiri jika Nduga sempat disebut daerah merah. Namun disini ia membuktikan bisa menuntaskan semua bahkan proses sirekappun dituntaskan dalam waktu satu dua hari sehingga itu membuktikan jika pemerintah serius mendorong pembangunan. Ia juga berharap seluruh OPD yang akan melaksanakan program bisa memahami fungsi dan tugas serta disiplin dan integritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Tahun 2024 ini memang sulit sebab bersamaan dengan Pilpres, Pileg dan Pilkada dimana anggaran yang tidak teralokasikan sebesar Rp 163 miliar. NPHD itu seharusnya 40 persen dialokasikan di tahun 2023 dan 60 persennya ditahun 2024 namun dalam penepatan APBD itu juga tidak dialokasikan sehingga saat proses pergantian pejabat pada Juni lalu kami lakukan pergeseran dan dampaknya hari ini ada alokasi dana yang cukup untuk pelaksanaan Pilkada,” papar Elai.
Untuk menyeimbangkan itu, dikatakan pihaknya mencoba mengorbankan pembayaran insentif triwulan 4 dan juga DD triwulan terakhir. “Bukan berarti kami alihkan namun itu dampak dari pengalokasian pada NPHD sebelumnya. Kami berharap ASN dan kepala kampung memahami ini agar tidak terprovokasi. Harus paham dan tahun depan sudah saya alokasikan untuk kenaikan insentif pegawai dan kenaikan operasional 32 distrik serta kenaikan operasional OPD. Kami berharap dengan dimulainya APBD awal tahun bisa dijalankan dengan baik,” tutup Elai.
Sementara Ketua DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge menyampaikan apresiasi atas penutupan sidang paripurna tahun 2024. “Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada Pj Bupati dan hadiri yang sudah mensukseskan sidang ini. Kami berharap program kerja dan semua yang sudah ditetapkan bersama bisa dijalankan setulus hati agar mendapai capaian yang maksimal,” tutupnya. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
