JAYAPURA – Penjabat Bupati Nduga, Elai Giban bersyukur karena proses pembahasan dan penetapan APBD tahun 2023-2024 akhirnya rampung. Tinggal bagaimana dari hasil ini para perangkat OPD bisa memaksimalkan semua agenda yang dimulai sejak Januari 2025. Jika ini dilakukan maka diyakini dampak dari program pembanguan yang sudah disusun akan lebih efektif dibanding sebelum-sebelumnya.
DPRD dan Pemkab Nduga sendiri akhirnya menuntaskan pembahasan dalam sidang paripurna yang dilakukan di Hotel Horex, Sentani pada 20 Desember kemarin. “Sudah dibahas dan ditetapkan oleh teman-teman DPR dengan harapan tahun 2025 pelaksanaan anggaran dimulai bulan Januari sehingga program yang ditetapkan bisa dijalankan dan tepat waktu dan mendapatkan output dari masyarakat,” jelas Elai Giban usai sidang pekan kemarin.
Ia menyatakan dari penetapan ini masyarakat juga bisa melakukan pengawasan langsung mengingat dalam penyusunan kini pihaknya telah menggunakan aplikasi SIPD dimana masyarakat bisa mengetahui dan memantau pelaksanaan APBD yang dialokasikan. “Kami mengandalkan APBD pusat Rp 1 triliun lebih sehingga belanja modal, belanja operasi dan belanja pegawai dimana dengan dana yang masih terbatas kami coba maksimalkan untuk dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu,” tambahnya.
Elai kembali mengingatkan agar anggaran yang ada bisa segera dieksekusi dalam bentuk program dan kerja – kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat agar nantinya tidak terlambat dan memiliki output yang terukur serta efektif. “Harapan kami ke depan penyerapan anggaran lebih efektif meski terkadang faktor internal juga memiliki pengaruh besar semisal konflik,” tambahnya.
JAYAPURA – Penjabat Bupati Nduga, Elai Giban bersyukur karena proses pembahasan dan penetapan APBD tahun 2023-2024 akhirnya rampung. Tinggal bagaimana dari hasil ini para perangkat OPD bisa memaksimalkan semua agenda yang dimulai sejak Januari 2025. Jika ini dilakukan maka diyakini dampak dari program pembanguan yang sudah disusun akan lebih efektif dibanding sebelum-sebelumnya.
DPRD dan Pemkab Nduga sendiri akhirnya menuntaskan pembahasan dalam sidang paripurna yang dilakukan di Hotel Horex, Sentani pada 20 Desember kemarin. “Sudah dibahas dan ditetapkan oleh teman-teman DPR dengan harapan tahun 2025 pelaksanaan anggaran dimulai bulan Januari sehingga program yang ditetapkan bisa dijalankan dan tepat waktu dan mendapatkan output dari masyarakat,” jelas Elai Giban usai sidang pekan kemarin.
Ia menyatakan dari penetapan ini masyarakat juga bisa melakukan pengawasan langsung mengingat dalam penyusunan kini pihaknya telah menggunakan aplikasi SIPD dimana masyarakat bisa mengetahui dan memantau pelaksanaan APBD yang dialokasikan. “Kami mengandalkan APBD pusat Rp 1 triliun lebih sehingga belanja modal, belanja operasi dan belanja pegawai dimana dengan dana yang masih terbatas kami coba maksimalkan untuk dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu,” tambahnya.
Elai kembali mengingatkan agar anggaran yang ada bisa segera dieksekusi dalam bentuk program dan kerja – kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat agar nantinya tidak terlambat dan memiliki output yang terukur serta efektif. “Harapan kami ke depan penyerapan anggaran lebih efektif meski terkadang faktor internal juga memiliki pengaruh besar semisal konflik,” tambahnya.
