Friday, April 11, 2025
22.7 C
Jayapura

Velix Usulkan 4 Program Strategis Dalam Rapat Bersama Presiden

Ketiga, lanjut Velix, permohonan agar pemerintah pusat membantu fasilitasi dan pendampingan agar adanya kebijakan khusus kuota untuk suplai sayur mayur, kopi dan ikan dari 6 provinsi ke PT Freeport Indonesia. Mengingat berbagai daerah di Papua Pegunungan sebagai penghasil sayur mayur dan hasil perikanan, sehingga dapat menghidupkan pergerakan ekonomi petani dan nelayan Papua.

“Poin keempat, terkait dengan kantor penghubung 6 provinsi se Tanah Papua di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN. Dalam dialog ini, sejumlah gubernur mengusulkan agar pemerintah menyediakan lahan untuk setiap provinsi di IKN,” beber Velix Wanggai.

Usulan lainnya adalah bahwa para Pj Gubernur se Tanah Papua perlu memiliki payung Asosiasi Gubernur se Tanah Papua, untuk membangun kantor perwakilan 6 pemda sebagai kantor penghubung dalam 1 lahan di KIPP IKN sebagai kantor bersama dengan memiliki pojok rumah promosi budaya Papua.

Baca Juga :  KPU Provinsi Papua Pegunungan Luncurkan E- Coklit 

“Atas usulan ini, Presiden Joko Widodo merespon dengan baik dan menekankan agar para pemprov untuk berpikir agar menghemat biaya dan prinsip keterpaduan agar membangun kantor penghubung berpola cluster atau pengelompokan provinsi. Namun, jika ada provinsi yang mampu secara finansial, dipersilahkan untuk membangun kantor penghubung setiap provinsi,”bebernya.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, selaku plt Kepala Otoritas IKN, agar segera mengalokasikan lahan kepada pemprov untuk pembangunan kantor penghubung, sehingga sebagai tindaklanjut, Pj Velix Wanggai, bersama-sama 5 Pj Gubernur se Tanah Papua, membentuk tim kecil dalam persiapan usulan pembangunan kantor penghubung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,

Baca Juga :  BPS Sarankan TIPD Pemkab Jayawijaya dan Pemprov Papeg Untuk Operasi Pasar

“Seperti surat usulan lahan bersama, rancangan desain kantor penghubung, rumah budaya Papua, serta tahapan pembangunan kantor penghubung, bersamaan dengan saat ini, sedang dilakukan penataan lahan di KIPP Ibukota Nusantara.” tutupnya. (jo/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Ketiga, lanjut Velix, permohonan agar pemerintah pusat membantu fasilitasi dan pendampingan agar adanya kebijakan khusus kuota untuk suplai sayur mayur, kopi dan ikan dari 6 provinsi ke PT Freeport Indonesia. Mengingat berbagai daerah di Papua Pegunungan sebagai penghasil sayur mayur dan hasil perikanan, sehingga dapat menghidupkan pergerakan ekonomi petani dan nelayan Papua.

“Poin keempat, terkait dengan kantor penghubung 6 provinsi se Tanah Papua di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN. Dalam dialog ini, sejumlah gubernur mengusulkan agar pemerintah menyediakan lahan untuk setiap provinsi di IKN,” beber Velix Wanggai.

Usulan lainnya adalah bahwa para Pj Gubernur se Tanah Papua perlu memiliki payung Asosiasi Gubernur se Tanah Papua, untuk membangun kantor perwakilan 6 pemda sebagai kantor penghubung dalam 1 lahan di KIPP IKN sebagai kantor bersama dengan memiliki pojok rumah promosi budaya Papua.

Baca Juga :  Rentan Terinfeksi, Dorong Lansia Wajib Vaksinasi

“Atas usulan ini, Presiden Joko Widodo merespon dengan baik dan menekankan agar para pemprov untuk berpikir agar menghemat biaya dan prinsip keterpaduan agar membangun kantor penghubung berpola cluster atau pengelompokan provinsi. Namun, jika ada provinsi yang mampu secara finansial, dipersilahkan untuk membangun kantor penghubung setiap provinsi,”bebernya.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, selaku plt Kepala Otoritas IKN, agar segera mengalokasikan lahan kepada pemprov untuk pembangunan kantor penghubung, sehingga sebagai tindaklanjut, Pj Velix Wanggai, bersama-sama 5 Pj Gubernur se Tanah Papua, membentuk tim kecil dalam persiapan usulan pembangunan kantor penghubung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,

Baca Juga :  Masyarakat 8 Kabupaten Diminta Lebih Dewasa Menyikapi Putusan MK

“Seperti surat usulan lahan bersama, rancangan desain kantor penghubung, rumah budaya Papua, serta tahapan pembangunan kantor penghubung, bersamaan dengan saat ini, sedang dilakukan penataan lahan di KIPP Ibukota Nusantara.” tutupnya. (jo/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya