Ada juga program Penyediaan PMT Penanganan balita gizi buruk (PKGK), Penyusunan SOP Penanganan balita gizi buruk, Pelaksanaan Kelas ibu hamil di puskesmas, Pelaksanaan Kelas ibu balita di puskesmas, Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita di posyandu dan sejumlah program lainnya.
“Untuk penanganan stunting ini, kita alokasikan anggaran sebear Rp. 22.428.076.911, dimana realisasi sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 21.082.392.296 atau 94%,” jelasnya.
Dalam pelayanan publik, Triwarno Purnomo juga terus berupaya mendorong pelayanan publik yang cepat, transparan dan adil. Diantaranya dengan melakukan Pelayanan Hello Dukcapil berupa layanan pengurusan dokumen kependudukan melalui whatsapp.
Selain itu, Pelayanan Sistem Integrasi Pelayanan Adminduk dengan Rumah Sakit (Sitanduk Rusa). Melakukan pendampingan pengurusan perizinan melalui OSS maupun website DPMPTSP dan memberikan informasi pelayanan yang transparan kepada masyarakat melalui baliho, brosur.
“Kami juga akan melakukan pembangunan Mall Pelayanan Publik dan pelayanan pengurusan perizinan secara online,”terangnya.
Terkait masalah kemiskinan ekstrem, Triwarno menyebut bahwa jumlah individu yang masuk kategori kemiskinan ekstrem yaitu sebanyak 7.747 jiwa atau 3,86% dari 200.352 jiwa penduduk Kabupaten Jayapura.
Dimana untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem ini, ada sejumlah hal yang telah dilakukan, seperti integrasi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan terkait kepemilikan JKN untuk masyarakat Kabupaten yang kurang mampu.
Ada juga program Penyediaan PMT Penanganan balita gizi buruk (PKGK), Penyusunan SOP Penanganan balita gizi buruk, Pelaksanaan Kelas ibu hamil di puskesmas, Pelaksanaan Kelas ibu balita di puskesmas, Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita di posyandu dan sejumlah program lainnya.
“Untuk penanganan stunting ini, kita alokasikan anggaran sebear Rp. 22.428.076.911, dimana realisasi sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 21.082.392.296 atau 94%,” jelasnya.
Dalam pelayanan publik, Triwarno Purnomo juga terus berupaya mendorong pelayanan publik yang cepat, transparan dan adil. Diantaranya dengan melakukan Pelayanan Hello Dukcapil berupa layanan pengurusan dokumen kependudukan melalui whatsapp.
Selain itu, Pelayanan Sistem Integrasi Pelayanan Adminduk dengan Rumah Sakit (Sitanduk Rusa). Melakukan pendampingan pengurusan perizinan melalui OSS maupun website DPMPTSP dan memberikan informasi pelayanan yang transparan kepada masyarakat melalui baliho, brosur.
“Kami juga akan melakukan pembangunan Mall Pelayanan Publik dan pelayanan pengurusan perizinan secara online,”terangnya.
Terkait masalah kemiskinan ekstrem, Triwarno menyebut bahwa jumlah individu yang masuk kategori kemiskinan ekstrem yaitu sebanyak 7.747 jiwa atau 3,86% dari 200.352 jiwa penduduk Kabupaten Jayapura.
Dimana untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem ini, ada sejumlah hal yang telah dilakukan, seperti integrasi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan terkait kepemilikan JKN untuk masyarakat Kabupaten yang kurang mampu.
