JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Sosial setempat mendorong proses integrasi Kartu Papua Sehat (KPS) ke BPJS Kesehatan segera tuntas.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Ribka Haluk mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan dokumen berita acara penyerahan data Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini terakomodir dalam KPS. KPS sendiri merupakan kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. Melalui kartu tersebut banyak manfaat yang dapat diterima masyarakat.
“OAP yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan hingga kini masih sedikit, hal ini disebabkan tidak adanya data dan lain sebagainya,”ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (23/2) .
Lanjutnya, karena tahun ini Gubernur Papua sudah meluncurkan data OAP, sehingga pihaknya membangun kerja sama dengan BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan setempat.
Sementara ini, pihaknya tengah menyiapkan draf untuk penandatanganan berita acara penyerahan dokumen.
Hal ini disebut juga upaya pemadanan data OAP dalam KPS yang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan, di mana ke depan pihak penyelenggara jaminan sosial kesehatan dapat mengakses data orang asli Papua yang dimiliki Pemprov.
“Kami akan memberikan hak user akses, sehingga jika ada OAP yang berobat maka akan tercatat dalam sistem apakah terakomodir atau tidak. Kkami berharap dari 700-an OAP yang terdaftar dalam KPS pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada 2021 di mana sudah 2 juta OAP yang terdata dapat menikmati layanan BPJS Kesehatan,” tambahnya. (ana/ary)
Ribka Haluk ( FOTO: Yohana/Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Sosial setempat mendorong proses integrasi Kartu Papua Sehat (KPS) ke BPJS Kesehatan segera tuntas.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Ribka Haluk mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan dokumen berita acara penyerahan data Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini terakomodir dalam KPS. KPS sendiri merupakan kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. Melalui kartu tersebut banyak manfaat yang dapat diterima masyarakat.
“OAP yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan hingga kini masih sedikit, hal ini disebabkan tidak adanya data dan lain sebagainya,”ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (23/2) .
Lanjutnya, karena tahun ini Gubernur Papua sudah meluncurkan data OAP, sehingga pihaknya membangun kerja sama dengan BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan setempat.
Sementara ini, pihaknya tengah menyiapkan draf untuk penandatanganan berita acara penyerahan dokumen.
Hal ini disebut juga upaya pemadanan data OAP dalam KPS yang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan, di mana ke depan pihak penyelenggara jaminan sosial kesehatan dapat mengakses data orang asli Papua yang dimiliki Pemprov.
“Kami akan memberikan hak user akses, sehingga jika ada OAP yang berobat maka akan tercatat dalam sistem apakah terakomodir atau tidak. Kkami berharap dari 700-an OAP yang terdaftar dalam KPS pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada 2021 di mana sudah 2 juta OAP yang terdata dapat menikmati layanan BPJS Kesehatan,” tambahnya. (ana/ary)
