JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melakukan rapat bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mendefinisikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua di Jakarta, Selasa (20/9).
“Kemarin kita lakukan rapat untuk mendefinisikan penyusunan APBD Papua,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musa’ad saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (21/9).
Menurut Musa’ad, 29 kabupaten/kota di Papua dikategorikan tertinggal. Sehingga itu diadakan rapat dengan Kementrian Desa Tertinggal untuk membuat rencana aksi bagaimana mensinergikan program program di daerah dengan program program nasional.
“Banyak program penanggulangan kemiskinan, peningkatan dan pengentasan kemiskinan termasuk juga pengentasan desa desa tertinggal. Tetapi selama ini lebih banyak masih terpisah pisah,” terangnya.
Sebagaimana lanjut Musa’ad, Provinsi dengan programnya sendiri. Begitu juga Kabupaten dengan programnya sendiri dan Pusat dengan programnya sendiri. Inilah yang membuat hasilnya tidak optimal.
“Kita akan bahas rencana aksi bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diharapkan akan ada rencana aksi bersama,” ucapnya.
Ia berharap dari pertemuan Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua bisa terintegrasi terpadu antara Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota.
“Terlebih sudah ada provinsi provinsi baru sekaligus juga kita akan membicarakan itu, supaya menjadi dasar untuk dilaksanakan di provinsi baru nantinya di Papua,”Pungkasnya. (fia/gin)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melakukan rapat bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mendefinisikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua di Jakarta, Selasa (20/9).
“Kemarin kita lakukan rapat untuk mendefinisikan penyusunan APBD Papua,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musa’ad saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (21/9).
Menurut Musa’ad, 29 kabupaten/kota di Papua dikategorikan tertinggal. Sehingga itu diadakan rapat dengan Kementrian Desa Tertinggal untuk membuat rencana aksi bagaimana mensinergikan program program di daerah dengan program program nasional.
“Banyak program penanggulangan kemiskinan, peningkatan dan pengentasan kemiskinan termasuk juga pengentasan desa desa tertinggal. Tetapi selama ini lebih banyak masih terpisah pisah,” terangnya.
Sebagaimana lanjut Musa’ad, Provinsi dengan programnya sendiri. Begitu juga Kabupaten dengan programnya sendiri dan Pusat dengan programnya sendiri. Inilah yang membuat hasilnya tidak optimal.
“Kita akan bahas rencana aksi bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diharapkan akan ada rencana aksi bersama,” ucapnya.
Ia berharap dari pertemuan Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua bisa terintegrasi terpadu antara Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota.
“Terlebih sudah ada provinsi provinsi baru sekaligus juga kita akan membicarakan itu, supaya menjadi dasar untuk dilaksanakan di provinsi baru nantinya di Papua,”Pungkasnya. (fia/gin)
