JAYAPURA – Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad meyakini serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, dapat mencapai 90 persen hingga akhir 2022 ini.
Hal demikian karena sudah menjadi kebiasaan di Papua, untuk setiap penagihan okeh pihak ketiga, lebih sering dilakukan pada November atau Desember. “Sehingga data serap baru terlihat ada peningkatan di November dan Desember”Kata Musaad
“Pastinya karena banyak tagihan-tagihan pengusaha atau kontraktor itu masuk di November dan Desember berdasarkan pengalaman kita,” Tambah Musa’ad.
Kendati begitu, lanjut ia, Pemerintah Provinsi Papua tetap berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jelang akhir tahun 2022, lewat berbagai terobosan.
Diantaranya dengan mengendalikan inflasi di daerah setempat. “Pemerintah Provinsi Papua sudah berkomitmen agar serapan anggaran harus tinggi supaya juga bisa mengendalikan inflasi”katanya.
“Artinya apa, uang harus banyak beredar sehingga tidak ada lagi spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat. Hanya memang kita kemarin di Papua ini ada penyesuaian kebijakan pemerintah sehingga agak sedikit tersendar untuk penyerapan realisasi anggaran itu,” Pungkansya.(fia/gin)
JAYAPURA – Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad meyakini serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, dapat mencapai 90 persen hingga akhir 2022 ini.
Hal demikian karena sudah menjadi kebiasaan di Papua, untuk setiap penagihan okeh pihak ketiga, lebih sering dilakukan pada November atau Desember. “Sehingga data serap baru terlihat ada peningkatan di November dan Desember”Kata Musaad
“Pastinya karena banyak tagihan-tagihan pengusaha atau kontraktor itu masuk di November dan Desember berdasarkan pengalaman kita,” Tambah Musa’ad.
Kendati begitu, lanjut ia, Pemerintah Provinsi Papua tetap berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jelang akhir tahun 2022, lewat berbagai terobosan.
Diantaranya dengan mengendalikan inflasi di daerah setempat. “Pemerintah Provinsi Papua sudah berkomitmen agar serapan anggaran harus tinggi supaya juga bisa mengendalikan inflasi”katanya.
“Artinya apa, uang harus banyak beredar sehingga tidak ada lagi spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat. Hanya memang kita kemarin di Papua ini ada penyesuaian kebijakan pemerintah sehingga agak sedikit tersendar untuk penyerapan realisasi anggaran itu,” Pungkansya.(fia/gin)
