JAYAPURA- Lanjutan Sidang Paripurna DPR Papua, Badan Anggaran DPR Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., saat dikonfirmasi mengakui bahwa banyak BUMD yang diberi hibah, sehingga sudah seharusnya memberikan kontribusi, dalam hal ini deviden, bagi Pemerintah Provinsi Papua.
“Memang banyak BUMD yang kita kasih hibah, sehingga di sisi lain kita harapkan adanya kontribusi, dalam hal ini deviden,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., kepada Cenderawasih Pos, Rabu (18/9) kemarin.
Namun, hingga saat ini, sambung Sekda Dosinaen, banyak BUMD yang belum maksimal. Oleh sebab itu, ini membutuhkan kajian, sehingga harus dibahas dengan OPD terkait untuk bagaimana BUMD ini dapat aktif dan berkontribusi terhadap pemeritah Provinsi Papua.
“Hingga kini, banyak BUMD yang belum maksimal, sehingga ini membutuhkan kajian dan harus dibahas dengan OPD terkait untuk bagaimana BUMD ini dapat aktif dan berkontribusi terhadap pemerintah daerah. Gubernur juga sudah menyampaikan kepada kami untuk mengevaluasi BUMD yang ada,” tambahnya. (gr/ary)
JAYAPURA- Lanjutan Sidang Paripurna DPR Papua, Badan Anggaran DPR Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., saat dikonfirmasi mengakui bahwa banyak BUMD yang diberi hibah, sehingga sudah seharusnya memberikan kontribusi, dalam hal ini deviden, bagi Pemerintah Provinsi Papua.
“Memang banyak BUMD yang kita kasih hibah, sehingga di sisi lain kita harapkan adanya kontribusi, dalam hal ini deviden,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., kepada Cenderawasih Pos, Rabu (18/9) kemarin.
Namun, hingga saat ini, sambung Sekda Dosinaen, banyak BUMD yang belum maksimal. Oleh sebab itu, ini membutuhkan kajian, sehingga harus dibahas dengan OPD terkait untuk bagaimana BUMD ini dapat aktif dan berkontribusi terhadap pemeritah Provinsi Papua.
“Hingga kini, banyak BUMD yang belum maksimal, sehingga ini membutuhkan kajian dan harus dibahas dengan OPD terkait untuk bagaimana BUMD ini dapat aktif dan berkontribusi terhadap pemerintah daerah. Gubernur juga sudah menyampaikan kepada kami untuk mengevaluasi BUMD yang ada,” tambahnya. (gr/ary)
