JAYAPURA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengisi di tiga wilayah DOB adalah dari Provinsi Induk dan kabupaten/kota dimana provinsi itu dibentuk, serta lembaga atau Kementrian dari pusat yang ditempatkan di DOB.
“Untuk rincian pergolongan pangkat termasuk berapa OAP dan non OAP sementara masih dalam tahap pendataan,” kata Maethen kepada Cenderawasih Pos.
Tentang kapan pemindahan ASN ke wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), Marthen menyebut jika sudah dilakukan Tim Asistensi DOB dari Mendagri maupun dari Provinsi Papua (Provinsi Induk) yang sudah berjalan sejak September lalu.
“Tim Asistensi bekerja untuk mendata aset-aset yang ada di daerah DOB, aset yang akan digunakan sebagai perkantoran Gubernur dan dinas lainnya. Sebagaimana ada sekitar 24 dinas yang dibentuk kantornya dan sudah dilakukan disurvei selama ini,” jelasnya.
Lanjut Marthen, dari hasil survei tersebut tim sudah melaporkannya kepada Mendagri maupun Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe.
“Kami sudah mendata berapa jumlah ASN Provinsi Papua yang bakal dikirim ke wilayah DOB. Termasuk mendata aset milik Provinsi Induk yang ada di Kabupaten maupun di Provinsi Baru tersebut,” terangnya.
Disampaikannya, begitu Penjabat Gubernur di wilayah DOB dilantik oleh Presiden, secara resmi Gubernur Papua sebagai Provinsi Induk akan menyerahkan asetnya kepada tiga Pj Gubernur yang ada di wilayah DOB. (fia/gin)
JAYAPURA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengisi di tiga wilayah DOB adalah dari Provinsi Induk dan kabupaten/kota dimana provinsi itu dibentuk, serta lembaga atau Kementrian dari pusat yang ditempatkan di DOB.
“Untuk rincian pergolongan pangkat termasuk berapa OAP dan non OAP sementara masih dalam tahap pendataan,” kata Maethen kepada Cenderawasih Pos.
Tentang kapan pemindahan ASN ke wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), Marthen menyebut jika sudah dilakukan Tim Asistensi DOB dari Mendagri maupun dari Provinsi Papua (Provinsi Induk) yang sudah berjalan sejak September lalu.
“Tim Asistensi bekerja untuk mendata aset-aset yang ada di daerah DOB, aset yang akan digunakan sebagai perkantoran Gubernur dan dinas lainnya. Sebagaimana ada sekitar 24 dinas yang dibentuk kantornya dan sudah dilakukan disurvei selama ini,” jelasnya.
Lanjut Marthen, dari hasil survei tersebut tim sudah melaporkannya kepada Mendagri maupun Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe.
“Kami sudah mendata berapa jumlah ASN Provinsi Papua yang bakal dikirim ke wilayah DOB. Termasuk mendata aset milik Provinsi Induk yang ada di Kabupaten maupun di Provinsi Baru tersebut,” terangnya.
Disampaikannya, begitu Penjabat Gubernur di wilayah DOB dilantik oleh Presiden, secara resmi Gubernur Papua sebagai Provinsi Induk akan menyerahkan asetnya kepada tiga Pj Gubernur yang ada di wilayah DOB. (fia/gin)
