JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melakukan pertemuan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Bank Indonesia, Selasa (4/10). Dalam pertemuan itu, membahas soal Inflasi yang terjadi di Bumi Cenderawasih.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad menyampaikan, pertemuan tersebut tindak lanjut dari arahan Presiden dan beberapa Menteri lainnya terkait dengan Inflasi dalam Rakor di Jakarta belum lama ini.
“Ada beberapa hal yang kita bicarakan terkait tingkat inflasi Papua yang saat ini berada di urutan keenam tertingi di 34 Provinsi di Indonesia. Untuk itu kita harus mengambil langkah langkah antisipatif untuk memastikan inflasi di Papua harus dikendalikan,” kata Musa’ad kepada wartawan.
Dijelaskan, diantara tiga daerah Jayapura, Merauke dan Mimika yang dijadikan sebagai sasaran pengukur Inflasi ditemukan kontribusi utamanya akibat BBM, transportasi udara dan 10 sektor komoditas yang menyebabkan peningkatan itu.
“Komoditas tersebut diantaranya minyak goreng, cabe dan LPG dan beras,” kata Musa’ad.
Ada empat hal utama yang harus diperhatikan kata Musa’ad yakni, stok harus tersedia pasokan harus terjamin, harga bisa dikendalikan.
“Tugas pemerintah untuk memastikan harga dikendalikan, distribusi barang jangan sampai ada hambatan dan komunikasi terus dilakukan dengan masyarakat,”Ucapnya.
Musa’ad juga menyampaikan Tim Inflasi Provinsi Papua selanjutnya akan mendatangi tiga wilayah yakni Merauke, Mimika dan Jayapura untuk melakukan rapat bersama sehingga semua bisa dikendalikan. (fia/gin)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melakukan pertemuan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Bank Indonesia, Selasa (4/10). Dalam pertemuan itu, membahas soal Inflasi yang terjadi di Bumi Cenderawasih.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad menyampaikan, pertemuan tersebut tindak lanjut dari arahan Presiden dan beberapa Menteri lainnya terkait dengan Inflasi dalam Rakor di Jakarta belum lama ini.
“Ada beberapa hal yang kita bicarakan terkait tingkat inflasi Papua yang saat ini berada di urutan keenam tertingi di 34 Provinsi di Indonesia. Untuk itu kita harus mengambil langkah langkah antisipatif untuk memastikan inflasi di Papua harus dikendalikan,” kata Musa’ad kepada wartawan.
Dijelaskan, diantara tiga daerah Jayapura, Merauke dan Mimika yang dijadikan sebagai sasaran pengukur Inflasi ditemukan kontribusi utamanya akibat BBM, transportasi udara dan 10 sektor komoditas yang menyebabkan peningkatan itu.
“Komoditas tersebut diantaranya minyak goreng, cabe dan LPG dan beras,” kata Musa’ad.
Ada empat hal utama yang harus diperhatikan kata Musa’ad yakni, stok harus tersedia pasokan harus terjamin, harga bisa dikendalikan.
“Tugas pemerintah untuk memastikan harga dikendalikan, distribusi barang jangan sampai ada hambatan dan komunikasi terus dilakukan dengan masyarakat,”Ucapnya.
Musa’ad juga menyampaikan Tim Inflasi Provinsi Papua selanjutnya akan mendatangi tiga wilayah yakni Merauke, Mimika dan Jayapura untuk melakukan rapat bersama sehingga semua bisa dikendalikan. (fia/gin)
