JAYAPURA- Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., menyebutkan implementasi e-Government di Papua dapat tercapai berkat adanya komitmen dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang terbreakdown terhadap Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga seluruh pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Bukan apa, sebab, ini merupakan komitmen dalam tata kelola pemerintahan yang merupakan bagian yang hampir melekat pada semua visi dan misi pemerintah, baik kabupaten/kota, provinsi, maupun Indonesia secara umum,” ungkap Hery Dosinaen, SIP, MKP., Rabu (3/6) lalu.
Bukan hanya itu, sebab e-Government, dalam pendampingan KPK merupakan langkah terhadap pencegahan korupsi terintegrasi, sehingga dibentuknya satu tim yang terkoordinasi dalam rencana aksi KPK tersebut.
“Kami terbreakdown lagi ke kabupaten/kota, sekalipun terdapat pula tantangan yang kita hadapi. Dalam hal ini, e-Government berkorelasi erat dengan teknologi dan kami yakin ada kabupaten-kabupaten yang masih sangat terbatas fasilitasnya, sehingga ini merupakan kendala yang dihadapi dalam implementasi aplikasi ini,” tambahnya.
Seperti diketahui, dalam penerapan e-Government di Papua, terdapat tiga aplikasi utama, yakni e-Musrembang, e-Planning, dan e-Budgeting. “Dalam tiga aplikasi utama ini, didukung aplikasi pendukung lainnya yang tentu merupakan satu kesatuan yang terintegrasi yang terdistribusi ke tiap OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” pungkasnya. (gr/wen)
