JAYAPURA – Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua mengimbau warga untuk secara mandiri melakukan perekaman KTP-Elektronik dengan mendatangi layanan dukcapil di wilayah setempat.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk menyampaikan, upaya jemput bola untuk melakukan perekaman KTP-E yang dilakukan pihaknya selama ini adalah paradigma lama, sekarang saatnya warga yang harus mandiri melakukan perekaman.
“Dulu kan kita jemput bola. Itu paradigma lama dari 2012. Hari ini bukan begitu lagi. Semua warga harus mandiri datangi pelayanan dukcapil,”Kata Ribka.
Lanjut Ribka, apalagi saat ini sudah ada fasilitas perekaman KTP-E seperti mesin ATM. Dengan fasilitas itu, warga bisa megakses berbagai layanan dukcapil termasuk perekaman KTP-E.
“Kalau kita tidak punya KTP-E maka tidak bisa mendapat layanan publik seperti layanan kesehatan dan lainnya, karena sekarang semua sudah berbasis pada KTP-E,” ungkapnya.
Ribka juga mengharapkan semua pihak mulai dari DPRD, kepala daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta lainnya agar ikut berperan mendukung pelayanan dukcapil bagi warga setempat.
“Dari pihak keamanan juga kita butuh dukungan, karena Papua ini daerah konflik. Semua harus ikut berkontribusi buka dukcapil saja di daerah,” pungkasnya. (fia/gin)
JAYAPURA – Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua mengimbau warga untuk secara mandiri melakukan perekaman KTP-Elektronik dengan mendatangi layanan dukcapil di wilayah setempat.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk menyampaikan, upaya jemput bola untuk melakukan perekaman KTP-E yang dilakukan pihaknya selama ini adalah paradigma lama, sekarang saatnya warga yang harus mandiri melakukan perekaman.
“Dulu kan kita jemput bola. Itu paradigma lama dari 2012. Hari ini bukan begitu lagi. Semua warga harus mandiri datangi pelayanan dukcapil,”Kata Ribka.
Lanjut Ribka, apalagi saat ini sudah ada fasilitas perekaman KTP-E seperti mesin ATM. Dengan fasilitas itu, warga bisa megakses berbagai layanan dukcapil termasuk perekaman KTP-E.
“Kalau kita tidak punya KTP-E maka tidak bisa mendapat layanan publik seperti layanan kesehatan dan lainnya, karena sekarang semua sudah berbasis pada KTP-E,” ungkapnya.
Ribka juga mengharapkan semua pihak mulai dari DPRD, kepala daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta lainnya agar ikut berperan mendukung pelayanan dukcapil bagi warga setempat.
“Dari pihak keamanan juga kita butuh dukungan, karena Papua ini daerah konflik. Semua harus ikut berkontribusi buka dukcapil saja di daerah,” pungkasnya. (fia/gin)
