29.7 C
Jayapura
Monday, November 28, 2022

Papua Akan Menjadi Sentral Akspor Kelautan dan Perikanan di Indonesia

JAYAPURA – Analis Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Papua Donatus Mote, SE, MM menyampaikan  sektor kelautan dan perikanan adalah salahsatu sektor yang memiliki efek berganda (multipliereffect) untuk pembangunan ekonomi di tanah Papua.

Sehingga itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus direncanakan dan implementasikan dengan konsep pembangunan hulu ke hilir secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Papua akan menjadi salah satu sentra ekspor kelautan dan perikanan di Indonesia, oleh sebab itu perlu pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengembangan kelautan dan perikanandi tanah Papua,” ucap Donatus menyampaikan sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kegiatan Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kelautan dan Perikanan Se-Provinsi Papua, Rabu (23/11).

Baca Juga :  Pemprov Papua Komitmen Tingkatkan PAD Daerah

Donatus juga menyampaikan ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyatukan pikiran bersama tentang pembangunan di Papua melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

“Potensi kelautan dan perikanan dimasa yang akan datang menjadi pilihan dan harapan kita, sehingga perlu direncanakan dan dikelolah dengan baik dan efektif agar dapat meningkatkanPendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya,

Selain itu, perkembangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelautan dan perikanan dalam mengembangkan usahanya baik sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, sektor pengolahan hasil dan pengawasan di bidang perikanan.

“Sinkronisasi, koordinasi dan konsolidasi pembangunan Kelautan dan Perikanan pasca penetapan  DOB PapuaTahun 2022, maka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun anggaran 2023 harus dilakukan secara terpadu, terarah dan terkoordinir sesuai dengan kebijakan Provinsi Baru masing-masing,” ucapnya.

Baca Juga :  Akses Perbatasan RI - PNG Masih Ditutup

Sehingga itu, Forum Koordinasi OPD kali ini sebagai sarana untuk menyatukan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pasca penetapan DOB. (fia/gin)

JAYAPURA – Analis Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Papua Donatus Mote, SE, MM menyampaikan  sektor kelautan dan perikanan adalah salahsatu sektor yang memiliki efek berganda (multipliereffect) untuk pembangunan ekonomi di tanah Papua.

Sehingga itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus direncanakan dan implementasikan dengan konsep pembangunan hulu ke hilir secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Papua akan menjadi salah satu sentra ekspor kelautan dan perikanan di Indonesia, oleh sebab itu perlu pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengembangan kelautan dan perikanandi tanah Papua,” ucap Donatus menyampaikan sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kegiatan Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kelautan dan Perikanan Se-Provinsi Papua, Rabu (23/11).

Baca Juga :  Berulang Kali Datang, Presiden Belum Bertemu di MRP 

Donatus juga menyampaikan ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyatukan pikiran bersama tentang pembangunan di Papua melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

“Potensi kelautan dan perikanan dimasa yang akan datang menjadi pilihan dan harapan kita, sehingga perlu direncanakan dan dikelolah dengan baik dan efektif agar dapat meningkatkanPendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya,

Selain itu, perkembangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelautan dan perikanan dalam mengembangkan usahanya baik sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, sektor pengolahan hasil dan pengawasan di bidang perikanan.

“Sinkronisasi, koordinasi dan konsolidasi pembangunan Kelautan dan Perikanan pasca penetapan  DOB PapuaTahun 2022, maka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun anggaran 2023 harus dilakukan secara terpadu, terarah dan terkoordinir sesuai dengan kebijakan Provinsi Baru masing-masing,” ucapnya.

Baca Juga :  Realisasi Anggaran Pemrov Hingga Triwulan Kedua Capai 62 Persen.

Sehingga itu, Forum Koordinasi OPD kali ini sebagai sarana untuk menyatukan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pasca penetapan DOB. (fia/gin)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/