JAYAPURA – Dominasi anak muda dalam penggunaan teknologi digital saat ini merupakan salah adanya proses satu contoh adaptasi dalam perkembangan teknologi yang menghasilkan populasi generasi melek digital.
Koordinator Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Provinsi Papua Hans Hamadi menyebut, program pemberdayaan UMKM antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Kab/Kota, dan sinkronisasi pengelolaan data Koperasi dan UKM melalui transformasi digital dan pendataan lengkap UMKM serta peningkatan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa.
Sehingga dapat merealisasikan berbagai kebijakan pemberdayaan KUMKM yang sesuai kebutuhan dengan daerah serta memantapkan komitmen daerah dalam mewujudkan pencapaian Integrasi UMKM dan Koperasi modern melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Dominasi anak muda dalam penggunaan teknologi digital saat ini merupakan salah adanya proses satu contoh adaptasi dalam perkembangan teknologi yang menghasilkan populasi generasi melek digital,” kata Hans usai membuka acara rapat koordinasi Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah se-Provinsi Papua, Jumat (20/5) kemarin.
Dikatakan, pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat harus terus ditingkatkan. Harus memiliki basis data tunggal UMKM yang bisa menavigasi pengembangan UMKM agar lebih fokus, agar lebih terarah dan berkelanjutan, dan membawa para pelaku usaha kecil koperasi untuk semakin maju dan sejahtera. Jajaran pemerintahan daerah diharapkan untuk bekerja keras mernperbaiki ekosistem usaha.
“Perizinan-perizinan harus terus dipermudah, akses terhadap permodalan juga harus diperluas, inovasi dan teknologi harus terus diperkuat, dan produk-produk UMKM kita harus semakin kreatif dan menarik. Dari pusat sampai daerah harus terus berusaha meningkatkan kualitas SDM-SDM UMKM kita, memberikan pelatihan-pelatihan keahlian-keahlian baru, mengenal dan memanfaatkan teknologi produksi, serta berbagai teknologi digital yang bermanfaat bagi pengembangan usaha,” paparnya.
Lanjutnya, jumlah koperasi modern berbasis digital juga harus terus ditingkatkan. Dari 250 koperasi di tahun 2022 naik menjadi 400 di tahun 2023 dan 500 nantinya di tahun 2024 . Dan target satu juta UMKM untuk onboarding, untuk masuk ke e-Katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas untuk itu anggaran APBD harus dialokasikan dan untuk difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri utarnanya yang diproduksi oleh UMKM Papua sejala dengan itu pula dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
“Adanya pembelian produk-produk UMKM dan Koperasi oleh Pemerintah melalui Pengadaan Barang dan jasa akan menciptakan lapangan kerja baru penambahan permintaan produk dalam negeri, memperkuat suplai melalui peningkatan kapasitas pengembangan industri dan investasi baru serta mengembangkan goverrnent market place sebagai pasar utama serta menjadikan daya saing produk UMKM semakin meningkat,” terangnya.(fia/gin)
