JAYAPURA-Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua mendorong agar kepala daerah setempat melakukan percepatan perekaman e-KTP di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Papua Ribka Haluk di Jayapura, mengatakan kepala daerah di 29 kabupaten kota mempunyai peranan terbesar untuk melakukan percepatan perekaman e-KTP jelang Pemilu 2024.
“Sekarang ini dana dari Kemendagri untuk perekaman e-KTP sudah tidak ada yang ke dukcapil provinsi maupun kabupaten dan kota, artinya sudah independen,” katanya.
Menurut Ribka, sehingga yang lebih bertanggungjawab itu para kepala daerah yang mempunyai rakyat.
“Kepala daerah kabupaten dan kota yang harus menjadi penggerak, pendorong dan menyiapkan biaya untuk melakukan perekaman e-KTP,” ujarnya.
Dia menjelaskan dengan begitu juga selain pemilu namun untuk kepentingan kepala daerah, politisi dan lainnya di daerah itu.
“Pada prinsipnya kami itu siap untuk bekerja, tapi hal itu tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dana untuk membiayai akomodasi petugas dan lainnya,” katanya lagi.
Dia menambahkan dana tersebut penting untuk kondisi Papua, karena petugas itu harus pikul alatnya dari satu distrik ke distrik lain. Ada yang harus pakai pesawat, sementara biaya sewa pesawat bisa 30 juta.(Antara/gin)
JAYAPURA-Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua mendorong agar kepala daerah setempat melakukan percepatan perekaman e-KTP di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Papua Ribka Haluk di Jayapura, mengatakan kepala daerah di 29 kabupaten kota mempunyai peranan terbesar untuk melakukan percepatan perekaman e-KTP jelang Pemilu 2024.
“Sekarang ini dana dari Kemendagri untuk perekaman e-KTP sudah tidak ada yang ke dukcapil provinsi maupun kabupaten dan kota, artinya sudah independen,” katanya.
Menurut Ribka, sehingga yang lebih bertanggungjawab itu para kepala daerah yang mempunyai rakyat.
“Kepala daerah kabupaten dan kota yang harus menjadi penggerak, pendorong dan menyiapkan biaya untuk melakukan perekaman e-KTP,” ujarnya.
Dia menjelaskan dengan begitu juga selain pemilu namun untuk kepentingan kepala daerah, politisi dan lainnya di daerah itu.
“Pada prinsipnya kami itu siap untuk bekerja, tapi hal itu tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dana untuk membiayai akomodasi petugas dan lainnya,” katanya lagi.
Dia menambahkan dana tersebut penting untuk kondisi Papua, karena petugas itu harus pikul alatnya dari satu distrik ke distrik lain. Ada yang harus pakai pesawat, sementara biaya sewa pesawat bisa 30 juta.(Antara/gin)
