alexametrics
29.7 C
Jayapura
Monday, August 8, 2022

Dapat WTP Delapan Kali, Gubernur LE Bangga

JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menyampaikan, sejak tahun 2014 BPK RI telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua.

“Itu artinya hingga tahun 2020 sudah tujuh kali berturut-turut,” kata Gubernur saat Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2021 dan laporan kinerja atas upaya  pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan  tahun anggaran 2021 pada pemerintah Provinsi Papua di Kantor DPRP, Kamis (9/6).

Gubernur juga menjelaskan bahwa BPK RI akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Papua Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga :  BK Dikibarkan Di Pasar Sinakma Wamena

“Harapan kita hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2021 tetap sama dengan opini Tahun 2020. Opini WTP tidak datang secara tiba tiba, tetapi hasil kerja disiplin semua pihak yang terkait dengan tata kelola keuangan Provinsi Papua,” ucap Gubernur.

Opini WTP kata Gubernur harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan perubahan di masyarakat.

“Saya berharap kedepan BPK memberi penilaian WTP seperti ini perlu penilaian dari kita juga, apa yang kita kerjakana untuk kepentingan masyarakat hingga pada saat memberikan Opini WTP untuk kita,” terang Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas usaha dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua untuk pelaksanakaan pembangunan kemisikinan di Papua. (fia/gin)

Baca Juga :  Capaian Kinerja  dan Sasaran Tahun 2021 Meningkat Cukup Signifikan

JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menyampaikan, sejak tahun 2014 BPK RI telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua.

“Itu artinya hingga tahun 2020 sudah tujuh kali berturut-turut,” kata Gubernur saat Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2021 dan laporan kinerja atas upaya  pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan  tahun anggaran 2021 pada pemerintah Provinsi Papua di Kantor DPRP, Kamis (9/6).

Gubernur juga menjelaskan bahwa BPK RI akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Papua Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga :  20.511 Siswa SMA di Papua Lulus Ujian Nasional

“Harapan kita hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2021 tetap sama dengan opini Tahun 2020. Opini WTP tidak datang secara tiba tiba, tetapi hasil kerja disiplin semua pihak yang terkait dengan tata kelola keuangan Provinsi Papua,” ucap Gubernur.

Opini WTP kata Gubernur harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan perubahan di masyarakat.

“Saya berharap kedepan BPK memberi penilaian WTP seperti ini perlu penilaian dari kita juga, apa yang kita kerjakana untuk kepentingan masyarakat hingga pada saat memberikan Opini WTP untuk kita,” terang Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas usaha dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua untuk pelaksanakaan pembangunan kemisikinan di Papua. (fia/gin)

Baca Juga :  Penempatan Pasukan di Intan Jaya Diminta Kaji Kembali

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/