JAYAPURA – Wakil Ketua I PB PON Papua, Yusuf Yambe Yabdi, membeberkan progres anggaran APBN yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX 2021 Papua sampai saat ini sedang direview oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurut Yusuf Yambe, anggaran senilai Rp 1,6 triliun itu nantinya akan difokuskan untuk mendukung kepastian Akomodasi, Konsumsi, Transportasi dan ADM.
“Kami PB PON mengusulkan kepada Pemerintah Papua, kemudian Pemerintah Papua mengusulkan kepada Pemerintah Pusat. Jadi pembiayaan oleh APBN adalah hal-hal yang berurusan dengan konsumsi, akomodasi, trnasportasi dan juga SDM itu posisinya sedang dalam proses review BPK RI,” ungkap Yusuf Yambe kepada awak media di Jayapura, Senin (7/6).
Yusuf Yambe juga berharap, agar Pemerintah Papua terus intens membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, kualitas komunikasi juga akan berdampak pada proses pencairan dukungan dana tersebut.
“Ini bisa terjadi optimalisasi itu sangat tergantung kepada kualitas komunikasi antara Pemprov Papua dengan Pemerintah Pusat, kami pada posisi ini sama dengan Sub PB PON, kami menunggu kapan urusan ini turun. Apakah langsung turun ke PB PON atau ke Sub PB PON atau langsung ditangani langsung oleh Pemerintah,” ujar Yusuf Yambe.
Yusuf Yambe juga menuturkan, bahwa kepastiaan kedatangan para kontingen juga tergantung dengan kepastian soal konsumsi dan akomodasi yang disiapkan oleh tuan rumah. Sebab itu, Yusuf Yambe juga berharap agar dukungan dana dari APBN bisa segera dicairkan agar persiapan benar-benar tertata dengan rapi. (eri/gin).
JAYAPURA – Wakil Ketua I PB PON Papua, Yusuf Yambe Yabdi, membeberkan progres anggaran APBN yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX 2021 Papua sampai saat ini sedang direview oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurut Yusuf Yambe, anggaran senilai Rp 1,6 triliun itu nantinya akan difokuskan untuk mendukung kepastian Akomodasi, Konsumsi, Transportasi dan ADM.
“Kami PB PON mengusulkan kepada Pemerintah Papua, kemudian Pemerintah Papua mengusulkan kepada Pemerintah Pusat. Jadi pembiayaan oleh APBN adalah hal-hal yang berurusan dengan konsumsi, akomodasi, trnasportasi dan juga SDM itu posisinya sedang dalam proses review BPK RI,” ungkap Yusuf Yambe kepada awak media di Jayapura, Senin (7/6).
Yusuf Yambe juga berharap, agar Pemerintah Papua terus intens membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, kualitas komunikasi juga akan berdampak pada proses pencairan dukungan dana tersebut.
“Ini bisa terjadi optimalisasi itu sangat tergantung kepada kualitas komunikasi antara Pemprov Papua dengan Pemerintah Pusat, kami pada posisi ini sama dengan Sub PB PON, kami menunggu kapan urusan ini turun. Apakah langsung turun ke PB PON atau ke Sub PB PON atau langsung ditangani langsung oleh Pemerintah,” ujar Yusuf Yambe.
Yusuf Yambe juga menuturkan, bahwa kepastiaan kedatangan para kontingen juga tergantung dengan kepastian soal konsumsi dan akomodasi yang disiapkan oleh tuan rumah. Sebab itu, Yusuf Yambe juga berharap agar dukungan dana dari APBN bisa segera dicairkan agar persiapan benar-benar tertata dengan rapi. (eri/gin).
